Wakil Ketua MPR Ibas Soroti Kebutuhan Perlindungan Pekerja di Tengah Derasnya Ekonomi Digital

Perubahan lanskap dunia kerja dalam satu dekade terakhir telah melahirkan tantangan baru yang kompleks bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tengah derasnya arus pertumbuhan ekonomi digital dan ekspansi sektor informal, problematika ketenagakerjaan tidak lagi semata-mata berkutat pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Isu-isu seperti jaminan kesehatan, perlindungan sosial, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kepastian pendapatan kini menjadi perhatian utama bagi para pekerja modern.

Di sejumlah negara maju, sistem perlindungan pekerja telah berevolusi menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jerman, misalnya, memiliki sistem asuransi pengangguran yang terintegrasi dengan program pelatihan ulang tenaga kerja, memungkinkan pekerja untuk bertahan saat industri mengalami goncangan. Sementara itu, Korea Selatan telah bergerak lebih maju dengan memberikan akses perlindungan asuransi dan jaminan sosial yang lebih luas kepada pekerja platform digital, termasuk pengemudi transportasi online. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menegaskan bahwa perlindungan sosial memainkan peran krusial dalam mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Indonesia pun menghadapi persoalan serupa. Di tengah meningkatnya biaya hidup dan persaingan kerja yang semakin ketat, baik pekerja formal maupun informal mulai menyuarakan tuntutan akan perlindungan yang lebih pasti. Tidak sedikit pengemudi ojek online, buruh harian, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih kesulitan mengakses jaminan kesehatan, perlindungan kerja, serta kepastian penghasilan. Kelompok pekerja sektor informal ini terus bertambah jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Persoalan-persoalan tersebut mengemuka dalam sebuah dialog yang melibatkan ratusan pekerja, buruh, pelaku UMKM, dan pengemudi ojek online di Kabupaten Trenggalek. Forum yang merupakan bagian dari agenda Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan mereka. Mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan yang stabil, ancaman PHK sepihak, hingga keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial menjadi topik utama yang dibahas.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, menyatakan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya, terdapat kebutuhan nyata masyarakat akan keamanan kerja dan keberlanjutan penghasilan keluarga yang harus dipenuhi.

“Pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha harus terus berdialog. Tiga unsur ini tidak bisa berdiri sendiri dalam membangun kesejahteraan bersama,” ujarnya.