Menkeu Purbaya: Anggaran Kementerian dan Lembaga Dipotong karena Ada Dugaan Penyimpangan

IDXChannel – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku sudah mulai memangkas anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Alasannya? Ada dugaan penyimpangan dalam tata kelola. Menurut Purbaya, langkah ini bukan sekadar iseng. Ini perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kata dia, presiden ingin agar tidak ada satu rupiah pun dari APBN yang terbuang percuma. “Pajak dibetulin, biaya cukai dibetulin. Terus anggaran dirapikan semua. Kami sudah berani memotong yang biayanya tidak pernah dipotong. Kami potong walaupun ada sedikit bocor ya. Itu bocor (anggaran),” ujar Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026). Sayangnya, ia enggan merinci pos anggaran mana saja yang terkena efisiensi. Tapi yang jelas, kata dia, pemotongan ini bertujuan menyelamatkan keuangan negara dari praktik-praktik yang melanggar aturan. Dari hasil penelusuran internal, ada instansi tertentu yang nekat mengajukan anggaran dengan cara memanfaatkan celah sistem. Namun, tim Kementerian Keuangan berhasil mengendusnya. Meski begitu, ia mengakui tidak semua penyimpangan bisa terdeteksi. “Mereka memanipulasi sistem. Tapi kami betulin terus ke depan. Jadi waktu saya bilang memang sudah ditolak di rapat internal Kementerian Keuangan. Tapi ada yang bisa lolos sedikit karena itu sistemnya belum sempurna,” jelasnya. Di sisi lain, Purbaya juga bicara soal reformasi keuangan. Ia mengklaim, instrumen fiskal yang dipakai sejak awal pemerintahan Prabowo sudah membawa dampak positif. Terutama di tengah tekanan inflasi harga minyak dan efek rambatan dari eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Salah satu hasil reformasi itu adalah alokasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp400 triliun. Uang itu kini “diparkir” di Bank Indonesia. Kata Purbaya, dana ini bisa digunakan kapan saja sebagai bantalan fiskal untuk menjaga fundamental ekonomi dalam negeri. “Dan reformasi termasuk pajak sehingga income kita di 3 bulan pertama naik 20 persen dibanding tahun lalu. Jadi kami bisa tahan mengalokasi sebagian dana untuk menambah subsidi APBN tanpa mengganggu terlalu signifikan program-program pembangunan yang lain. Jadi kuncinya adalah reformasi dilakukan sebelum krisis terjadi,” tutupnya. (NIA DEVIYANA)