KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Tersangka OTT, Modus Pemerasan Jadi Tren 2026

Kasus pemerasan di tubuh pemerintah daerah kembali mencuat. Sorotan kali ini jatuh pada Kabupaten Tulungagung, menyusul penetapan Bupatinya, Gatut Sunu Wibowo, sebagai tersangka oleh KPK.

Gatut dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tahun 2026 ini. Insiden ini sekaligus mencoret rapor merah untuk wilayah tersebut.

Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi hal ini pada Minggu (12/4/2026).

"Tulungagung tercatat sebagai kabupaten kedua di Jawa Timur yang terjaring OTT, setelah Kabupaten Madiun sebelumnya," ujarnya.

Menurut data yang dihimpun lembaga antirasuah, modus pemerasan ternyata sedang menjadi tren yang cukup mengkhawatirkan sepanjang 2026. Polanya berulang dan melibatkan sejumlah pejabat di daerah.

Tak hanya Tulungagung, wilayah lain seperti Cilacap, Pati, hingga Kota Madiun juga menjadi sasaran operasi serupa. Polanya nyaris sama: pemerasan.

Nah, karena dugaan tindak pidana ini terus berulang, Asep menekankan pentingnya langkah pencegahan ke depan.

"Ini jadi catatan penting. Upaya pencegahan harus diperkuat, baik lewat instrumen MCP maupun tindak lanjut dari hasil Survei Penilaian Integritas," jelasnya.

Kaitannya dengan survei itu, KPK menyoroti skor SPI Tulungagung di 2025. Angkanya 72,32 masuk kategori rentan. Posisinya ada di urutan 35 dari total 39 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Skor itu jelas bukan sekadar angka. Ia menunjukkan adanya risiko sistemik yang, mestinya, jadi perhatian serius pemkab. Tata kelola pemerintahan di sana tampaknya perlu pembenahan menyeluruh.

Asep berharap ada perubahan pasca kasus ini.

"Semoga para pejabat di Tulungagung bisa membenahi hal terkait skor SPI dan informasi lain dari Deputi Pencegahan," harapnya.

Pada akhirnya, kasus Tulungagung ini seperti menambah daftar panjang persoalan korupsi daerah yang tak kunjung usai. Tren pemerasan itu ibarat alarm yang berbunyi nyaring, meminta perhatian lebih dari semua pihak.