Di tengarai dinamika global yang tak menentu, pemerintah punya dua andalan untuk menjaga perekonomian nasional tetap stabil. Apa saja? Kinerja ekspor sejumlah komoditas kunci, dan peran APBN sebagai penyangga. Hal ini mengemuka dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam sidang itu membeberkan datanya. Menurutnya, sumbangan dari ekspor batu bara, karet, nikel, dan tembaga benar-benar signifikan bagi negara.
“Dari ekspor komoditas tersebut sekitar USD47 miliar, sementara defisit migas sekitar USD19,5 miliar, sehingga secara alami dapat saling mengkompensasi,” jelas Airlangga.
Angka itu bukan main-main. Dengan kontribusi sebesar itu, defisit yang muncul dari sektor minyak dan gas bumi bisa tertutupi. Jadi, neraca perdagangan kita tak terlalu terpukul.
Nah, selain andalan dari luar, pemerintah juga mengandalkan instrumen dalam negeri. APBN diyakini tetap berfungsi sebagai shock absorber yang andal. Caranya? Melalui berbagai program belanja yang langsung menyentuh masyarakat.
Dua program yang disebutkan adalah bantuan pangan, dengan anggaran sekitar Rp11,92 triliun, dan pembayaran THR untuk aparatur negara. Untuk THR saja, nilainya mencapai Rp40 triliun di tahun ini. Program seperti ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat agar tetap bergerak.
Di sisi lain, ada kabar menggembirakan dari sektor penerimaan negara. Ternyata, kinerja pajak di awal tahun 2026 ini menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Airlangga punya optimisme tersendiri untuk bulan ini.
“Kami perkirakan Maret akan lebih tinggi karena periode pelaporan pajak biasanya terjadi pada bulan ini,” katanya.
Momen pelaporan SPT Tahunan memang biasanya memompa realisasi penerimaan. Jadi, pantauan ke depan masih cukup cerah. Dengan kombinasi antara kinerja ekspor yang solid dan APBN yang responsif, pemerintah berupaya agar perekonomian nasional tetap bisa bertahan di tengah gejolak.
Artikel Terkait
Roy Suryo dan Dokter Tifa Kembali Desak Komisi III DPR Gelar RDPU soal Kasus Ijazah Jokowi
Anggaran Keselamatan KAI Dipertanyakan Usai Kecelakaan di Bekasi Timur, Pakar: Publik Berhak Tahu Alokasi Dana Proteksi
Okupansi Whoosh dan LRT Jabodebek Melonjak Usai Kecelakaan Maut KRL di Bekasi
Asisten Masinis Curiga Sinyal Eror Sesaat Sebelum KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi, 15 Tewas