Anggaran 2026 Bergerak Cepat, Belanja Negara Tembus Rp346,1 Triliun di Dua Bulan Pertama

Anggaran negara mulai bergerak cepat di awal 2026. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp346,1 triliun hingga akhir Februari. Angka ini tak lepas dari dorongan besar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang serapannya fantastis: Rp39 triliun hanya dalam dua bulan.

Kalau dirinci, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) menyumbang Rp155 triliun. Sementara itu, pos belanja Non-K/L justru lebih besar, mencatatkan angka Rp191 triliun.

Lonjakan paling dramatis terlihat pada belanja barang. Pos ini melambung 269,4 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp67,6 triliun. Menurut penjelasan pejabat, kenaikan tajam ini adalah dampak langsung dari program MBG yang dikebut penyalurannya sejak Januari lalu.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memberikan konfirmasi soal besaran anggaran MBG tersebut.

“Jadi dalam dua bulan, Januari dan Februari kira-kira MBG sudah sekitar Rp39 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/3).

Sebagai perbandingan, periode yang sama di tahun 2025 realisasinya hanya sekitar Rp0,3 triliun. Kini, pemerintah rata-rata menggelontorkan dana Rp19 hingga Rp19,5 triliun per bulan untuk program makan gratis ini. Perubahannya memang signifikan.

Tak cuma belanja barang, sektor infrastruktur pun dapat suntikan dana yang luar biasa. Belanja modal melesat 400,5 persen menjadi Rp15,3 triliun. Dana ini dipakai untuk membangun jalan, memperbaiki irigasi, memperkuat jaringan, dan pengadaan mesin semua bertujuan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, belanja pegawai juga naik, meski tak seekstrem pos lainnya. Pertumbuhannya 24,2 persen, mencapai Rp45,1 triliun. Kenaikan ini dipicu dua hal: rekrutmen ASN baru dan yang utama, perubahan skema pembayaran tunjangan untuk guru non-PNS.

Suahasil menjelaskan detail mekanisme baru ini.

“Kalau sebelumnya triwulanan berarti baru dibayar Maret. Sekarang dibayar bulanan, Januari dibayar, Februari dibayar, Maret juga dibayar. Jadi terlihat seperti lonjakan di awal tahun, padahal itu perubahan mekanisme pembayaran,” jelasnya.

Realitas di lapangan menunjukkan bansos juga bergerak lebih cepat. Realisasi bantuan sosial naik 4,3 persen menjadi Rp27 triliun, mencakup penyaluran KIP Kuliah dan tahap pertama Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dimulai sejak Januari.

Sementara untuk belanja Non-K/L yang besar tadi, komposisinya didominasi beberapa hal. Ada pembayaran manfaat pensiun untuk 3,7 juta jiwa sebesar Rp36,6 triliun. Lalu, pembayaran bunga utang yang dilakukan tepat waktu, serta kompensasi untuk BBM dan listrik. Semuanya berkontribusi pada angka Rp191 triliun itu.

Jadi, gambaran umumnya jelas. APBN 2026 mulai hidup dengan ritme yang kencang, didorong program prioritas dan perubahan skema pembayaran yang membuat statistik belanja di awal tahun terlihat sangat optimis.