Pemerintah tidak bekerja sendiri. Kemenag akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merealisasikan rencana pembangunan kembali ini. Kabar baiknya, pihak pengasuh pesantren telah menunjukkan inisiatif dengan menyiapkan lahan baru seluas tiga hektar di kawasan yang dinilai bebas dari ancaman bencana.
“Jika pembebasan lahan sudah selesai, pembangunan akan didukung bersama oleh Kementerian Agama dan Kementerian PU agar pesantren bisa berdiri kembali di lokasi yang aman,” tutur Romo Syafi’i.
Hingga saat ini, proses pembebasan lahan telah mencapai sekitar 5.000 meter persegi dan masih terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan luas yang direncanakan.
Menjaga Kontinuitas Pendidikan di Tengah Pemulihan
Di balik upaya perbaikan infrastruktur, pemerintah dan pengelola pesantren juga memikirkan nasib ratusan santri yang proses belajarnya terpaksa terhenti. Saat ini, para santri masih diliburkan selama masa tanggap darurat. Namun, hal itu tidak berarti kegiatan pendidikan ikut terhenti sepenuhnya.
Pihak pesantren telah mulai menyusun skema pembelajaran alternatif. Tujuannya jelas: memastikan transfer ilmu dan aktivitas keagamaan dapat terus berjalan meski dalam kondisi sarana dan prasarana yang belum pulih sempurna. Langkah ini menunjukkan ketangguhan dan adaptasi dunia pendidikan pesantren dalam menghadapi krisis.
Dengan kombinasi antara bantuan darurat, rehabilitasi bertahap, dan rencana relokasi yang matang, diharapkan aktivitas pendidikan keagamaan di wilayah terdampak dapat kembali normal dengan fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Artikel Terkait
Harga Cabai Anjlom, Bawang Merah dan Ayam Naik Tipis Menurut BI
Harga Emas di Pegadaian Masih Stabil, Galeri24 dan UBS Bertahan di Rp 2,87 Juta per Gram
Justin Hubner Terancam Izin Kerja di Belanda Meski Berstatus Homegrown di Inggris
Min Aung Hlaing Resmi Dilantik sebagai Presiden Myanmar Setelah Lima Tahun Berkuasa