Mensos Ungkap 15 Juta Warga Mampu Masuk Daftar Penerima Bantuan Kesehatan

MURIANETWORK.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan kesehatan pemerintah. Data terbaru menunjukkan, sekitar 15 juta warga dari golongan mampu (kelas menengah ke atas) justru tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Sementara itu, puluhan juta warga dari kelompok rentan masih menunggu untuk mendapatkan perlindungan yang sama.

Data 2025 Ungkap Ketimpangan

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyampaikan temuan ini dalam Rapat Konsultasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/2/2026). Data yang menjadi dasar pembahasan tersebut diperoleh pada tahun 2025. Fakta ini, menurutnya, menunjukkan sebuah ironi di mana kelompok yang secara ekonomi lebih mampu justru telah terlindungi.

"Di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025," jelas Gus Ipul di hadapan para wakil rakyat.

Keterbatasan dan Upaya Pemutakhiran Data

Meski demikian, Mensos dengan hati-hati mengakui bahwa data yang ada masih belum sempurna. Ia menekankan perlunya pemutakhiran data yang lebih komprehensif untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Kendala teknis menjadi salah satu faktornya, di mana cakupan pengecekan lapangan tahun lalu masih terbatas.

"Karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-ground check hanya 12 juta KK lebih," katanya.

Padahal, target yang seharusnya dicapai jauh lebih besar. "Padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat," tuturnya.

54 Juta Warga Rentan Masih Menunggu

Di sisi lain, Gus Ipul memaparkan angka yang lebih memprihatinkan. Sebanyak 54 juta jiwa lebih yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga 5 kelompok dari sangat miskin hingga menengah bawah ternyata belum menerima PBI JK. Angka yang cukup besar ini menyiratkan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintah dalam menyempurnakan sistem perlindungan sosial.

"Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih," ujarnya, menegaskan besarnya tantangan yang dihadapi.