Kemenkeu Respons Outlook Negatif Moodys, Peringkat Baa2 Tetap Dipertahankan

MURIANETWORK.COM - Kementerian Keuangan merespons penyesuaian outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody's Ratings dari 'stabil' menjadi 'negatif'. Meski demikian, lembaga pemeringkat global itu tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, yang masih satu tingkat di atas batas investment grade. Respons ini disampaikan pemerintah setelah Moody's menyelesaikan serangkaian diskusi dan kunjungan dengan berbagai otoritas di Jakarta pada akhir Januari 2026.

Proses Asesmen dan Poin Penguatan yang Diakui

Penilaian Moody's ini merupakan hasil akhir dari proses asesmen mendalam yang melibatkan diskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga inti. Dalam laporannya, Moody's mengakui sejumlah pilar ketahanan ekonomi Indonesia yang menjadi fondasi profil kredit negara.

Pertumbuhan PDB riil dipandang stabil dalam jangka menengah, didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan struktur demografi yang menguntungkan. Disiplin fiskal dan moneter juga dianggap berhasil menjaga beban utang pemerintah tetap terkendali, sementara inflasi yang stabil memperkuat landasan ekonomi domestik. Kemampuan institusi dalam merespons tekanan eksternal, termasuk stabilisasi nilai tukar, turut dicatat sebagai kekuatan utama.

Kemenkeu menjelaskan bahwa Moody's memahami upaya pemerintah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. "Moody’s memahami pemerintah Indonesia sedang berupaya melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini penting sebagai prasyarat menjadi negara maju," ungkapnya dalam pernyataan resmi, Kamis (5/2/2026).

Fokus pada Transformasi Fundamental dan Peran Baru

Pemerintah menegaskan bahwa upaya mencapai pertumbuhan tinggi kini menemukan momentum, dengan fokus pada perubahan fundamental dalam tata kelola ekonomi. Dalam kerangka ini, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang aktif.

Peran ini dinilai mendapatkan energi baru dengan kehadiran Danantara, yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan melalui pengelolaan aset dan investasi strategis. Sementara itu, APBN difungsikan sebagai katalis untuk menciptakan ekosistem yang sehat, dengan belanja yang lebih menyasar langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program prioritas.