Menkeu Purbaya Ungkap 40 Perusahaan Baja Diduga Gelapkan PPN, Siapkan Sidak

Jakarta - Pemberantasan mafia pajak di sektor baja kini jadi sorotan utama. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikap tegas. Ia mengungkap, setidaknya ada 40 perusahaan yang terdeteksi melakukan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dan aksi tegas sudah di depan mata.

"Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat,"

Demikian penegasan Purbaya kepada awak media di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026) lalu. Nada suaranya terdengar serius, penuh tekad.

Menariknya, pelakunya bukan berasal dari satu negara saja. Menurut Purbaya, ada perusahaan asal China yang terlibat, tapi tak ketinggalan pula perusahaan lokal Indonesia. Fakta ini justru memunculkan pertanyaan besar di benaknya. Bagaimana mungkin perusahaan berskala besar, yang seharusnya gampang dipantau, bisa melakukan praktik semacam itu?

"Nah, itu teka-teki saya juga. Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang melihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya,"

Ucapannya itu seperti menyiratkan adanya indikasi permainan dari dalam. Sebuah sinyal kuat bahwa pengawasan internal mungkin jebol.

Modus yang dipakai pun terbilang canggih dan terencana. Sepekan sebelumnya, Purbaya sempat membeberkan satu taktik kotor: pembelian KTP. Perusahaan-perusahaan ini diduga membeli identitas warga hanya untuk memalsukan data jumlah karyawan dan administrasi lainnya. Tujuannya jelas, mengelabui otoritas pajak dan kabur dari kewajiban membayar PPN.

Dampaknya bagi negara? Sungguh luar biasa. Coba bayangkan, dari satu perusahaan baja saja, potensi kerugian negara bisa menembus angka lebih dari Rp4 triliun setiap tahunnya. Angka yang fantastis.

"Potensinya, setahun bisa Rp4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,"

Purbaya menambahkan penjelasan soal besaran kerugian itu di kantornya, Kementerian Keuangan.

Meski nama-nama perusahaan sudah ada di genggaman, Menkeu tak mau gegabah. Ia mengaku sedang menunggu timing yang tepat. Aksi penggerebekan serentak sedang dipersiapkan. Strategi ini diyakini akan memaksimalkan efektivitas penindakan hukum sekaligus upaya pemulihan kerugian negara. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari Kemenkeu.