Gubernur Sumut Dorong Intervensi Terpusat dan Dukungan Anggaran untuk Berantas Peredaran Narkoba

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut untuk memperkuat kolaborasi dan menerapkan intervensi terpusat guna memberantas peredaran gelap narkotika. Pemerintah Provinsi Sumut menyatakan kesiapan mendukung dari sisi anggaran agar penanganan narkoba berjalan serius dan tuntas.

“Pada pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, sehari sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, Bobby mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan generasi muda di Sumut. Menurutnya, narkoba kini semakin mudah diakses karena harganya yang makin terjangkau dan telah menyasar kalangan usia muda.

Untuk mengantisipasi kondisi itu, Pemprov Sumut berencana mengambil langkah konkret dengan memperbanyak kegiatan masyarakat dan program-program positif di daerah rawan narkoba. Selain itu, edukasi akan diperkuat dengan mendorong setiap kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan menyisipkan pesan bahaya narkoba.

Namun, Bobby mengakui masih terdapat kendala di tingkat provinsi, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten khusus dalam penanganan narkoba secara masif. Terkait keterbatasan anggaran BNNP Sumut, ia menyatakan Pemprov Sumut siap membantu.

“Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menempati peringkat pertama nasional dalam jumlah pengguna narkoba. “Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa,” ungkap Tatar.

Ia menjelaskan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya kondisi geografis yang menjadi jalur utama masuknya narkoba. Wilayah Sumut juga diapit sejumlah titik rawan di bagian selatan yang menjadi pintu masuk penyelundupan.

Tatar mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, penyalahgunaan narkoba didominasi usia produktif 15 hingga 45 tahun. Namun, trennya kini mulai merambah anak-anak usia sekolah. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap fokus menekan peredaran narkoba di pintu-pintu masuk utama serta wilayah pedesaan. Upaya tersebut, menurutnya, mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan angka peredaran di sejumlah wilayah.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan bapak gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa,” pungkasnya.