APBD DKI 2026 Dipangkas Rp10,5 Triliun, Fokus ke Banjir dan Kemacetan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akhirnya menetapkan angka untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Nilainya? Rp81,32 triliun. Cukup fantastis, meski sebenarnya ada cerita penurunan di balik angka sebesar itu.

Rinciannya begini. Untuk pendapatan, targetnya berada di kisaran Rp71,45 triliun. Sementara itu, penerimaan dari pembiayaan daerah ditaksir sekitar Rp9,87 triliun. Di sisi pengeluaran, belanja daerah dipatok Rp74,28 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp7,04 triliun.

Lalu, uang sebesar itu mau dipakai untuk apa? Pramono menyebut sejumlah prioritas yang sebenarnya sudah akrab di telinga warga Jakarta.

“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan," kata Pramono, Minggu (28/12/2025).

Ia menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

"Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” tandasnya.

Nah, kalau dibandingin dengan tahun sebelumnya, anggaran 2026 ini memang lebih kecil. Tahun 2025, APBD DKI mencapai Rp91,86 triliun. Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp10,54 triliun. Lumayan signifikan.

Penyebab utamanya? Turunnya transfer dana dari pemerintah pusat. Pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya Rp26,14 triliun pada 2025, menyusut drastis jadi hanya Rp11,16 triliun di tahun depan. Penurunan paling tajam terjadi pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, yang anjlok hingga Rp14,79 triliun. Jadi, meski angkanya tetap triliunan, pemerintah daerah harus bekerja lebih cermat dengan sumber daya yang relatif lebih terbatas.

Kini, tinggal menunggu eksekusi di lapangan. Apakah janji penanganan kemacetan, banjir, dan sampah itu bisa benar-benar terwujud.