Pemerintah Siapkan Operasi Besar untuk Hentikan Kebocoran Subsidi Rp 498,8 Triliun

Rapat kerja Komisi XI DPR hari ini, Kamis (4/12/2025), berlangsung tertutup. Tapi dari balik pintu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sedikit gambaran. Intinya, pemerintah sedang mengutak-atik strategi penyaluran subsidi nasional. Nilainya tak main-main: Rp498,8 triliun di tahun 2025. Tujuannya satu, memastikan uang rakyat itu benar-benar mengalir ke yang berhak.

“Kita simpulkan sih, dalam 2 tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi,” ujar Purbaya usai rapat.

Menurutnya, analisis terbaru menunjukkan masih ada kebocoran. Subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil, nyatanya masih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu. Bahkan, kata dia, yang super kaya sekalipun.

“Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu, uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu,” tambahnya.

Nah, pekerjaan rumahnya memang tidak mudah. Purbaya mengakui, tantangan terbesar ada pada desain penyaluran yang selama ini berlaku. Sistem yang ada dinilai belum cukup efisien untuk menyaring penerima. Akibatnya, efisiensi pun jadi taruhannya.

Di sisi lain, redesen ini bukan cuma urusan Kemenkeu semata. Mereka menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan deretan BUMN strategis. Maklum, penyaluran subsidi energi seperti BBM dan listrik kan di lapangan diimplementasikan oleh perusahaan pelat merah. Hadir dalam rapat tertutup itu, CEO Danantara Rosan P. Roeslani didampingi para direktur utama, sebut saja Darmawan Prasodjo dari PLN dan Simon Aloysius Mantiri dari Pertamina.

Latar belakang pembahasan ini sebenarnya sudah punya dasar. Pertengahan November lalu, Kemenkeu sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2025. Isinya mengatur skema baru pembayaran kompensasi energi ke PLN dan Pertamina. Nanti, 70 persen dari total tagihan akan dibayar di awal setiap bulan, sementara sisa 30 persennya dilunasi di bulan kedelapan.

Perubahan aturan itu rupanya jadi langkah awal. Sekarang, pembahasannya merambah lebih dalam: bagaimana caranya agar subsidi ratusan triliun itu tak lagi salah alamat. Purbaya didampingi para dirjennya, Luky Alfirman dan Febrio Kacaribu, tampak serius membahasnya dengan para wakil rakyat. Rapat tertutup itu memutuskan untuk menjauhkan media, mungkin karena materinya yang sensitif dan penuh angka.

Yang jelas, sinyalnya sudah terang. Pemerintah bertekad mengetatkan keran subsidi untuk kalangan atas. Uangnya akan dialihkan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan di lapisan terbawah. Sebuah langkah redesign yang ambisius, menunggu eksekusinya.