Belum ada konfirmasi resmi mengenai langkah politik Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Namun, kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia akan bergabung dengan Partai Gerindra. Isu ini memicu berbagai analisis tentang pergeseran peta politik Indonesia pasca Pemilu 2024.
Budi Arie Setiadi dan Pergeseran Koordinat Kekuasaan
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menyoroti dinamika ini. Melalui akun Instagramnya, Hensat menyindir bahwa langkah ini bukan sekadar "pindah hati", melainkan lebih kepada "pindah koordinat kekuasaan". Hal ini dilihat sebagai bentuk penyesuaian barisan pendukung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan arah kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Dari Pendukung Setia Jokowi ke Era Politik Baru
Reputasi Budi Arie Setiadi sangat identik dengan dukungannya kepada Jokowi. Ia adalah pendiri relawan Projo (Pro Jokowi) sejak Pilpres 2014 dan menjadi figur kunci yang mengawal Jokowi selama dua periode. Langkah potensialnya ke Gerindra kini ditafsirkan sebagai sebuah strategi politik untuk tetap relevan dalam peta kekuasaan yang baru.
Pertanyaan Besar: Strategi atau Perintah?
Hendri Satrio menambahkan analisisnya dengan nada satir. Menurutnya, jika kabar ini benar, pertanyaan kunci bukanlah "mengapa" hal itu terjadi, tetapi "siapa yang menyuruh?".
Hensat menyoroti bahwa terdapat beragam tafsir atas langkah ini. Beberapa melihatnya sebagai strategi jangka panjang untuk bertahan di lingkar kekuasaan. Sementara itu, pandangan lain yang lebih sinis menyebutkan bahwa ini semata-mata merupakan bentuk menjalankan perintah dari atas.
Terkini
Minggu, 09 November 2025 | 12:10 WIB
Minggu, 09 November 2025 | 12:10 WIB
Minggu, 09 November 2025 | 12:06 WIB
Minggu, 09 November 2025 | 12:00 WIB
Minggu, 09 November 2025 | 12:00 WIB
Minggu, 09 November 2025 | 12:00 WIB
Artikel Terkait
BEM KSI Serukan Penegakan Hukum Tegas & Pengusutan Aktor Kerusuhan Pasca Putusan MKD
Sahroni & Nafa Urbach Dihukum Nonaktif, Surya Paloh: Kami Hormati Keputusan MKD DPR
Tolak Rencana Plt Ketua DPD Golkar Jabar, Ini Aturan AD/ART yang Dilanggar
Ahmad Sahroni Dinilai Paling Layak Dicopot dari DPR, Ini Alasannya