Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Kritik dan Fakta Sejarah Menurut Bonnie Triyana

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyatakan bahwa seorang pahlawan sejati seharusnya tidak meninggalkan luka bagi bangsanya sendiri, apalagi menyengsarakan rakyat. Pernyataan ini disampaikan menanggapi rencana pemerintah untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.

Bonnie menegaskan kriteria pahlawan nasional dalam pandangannya. "Pahlawan sejati bukanlah dia yang membawa dampak kesengsaraan begitu banyak. Bukanlah dia yang pernah membungkam suara-suara kritis dari aktivis dan mahasiswa," ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu kepada media pada Jumat (7/11).

Lebih lanjut, Bonnie menyatakan bahwa pahlawan sejati bukanlah sosok yang merepresi kebebasan berekspresi. "Bukanlah dia yang banyak melakukan pelanggaran serta kekerasan terhadap warganya sendiri, terhadap rakyat Indonesia," tambahnya.

Menyoroti Masa Orde Baru

Penggagas Museum Multatuli ini menyoroti berbagai peristiwa penting selama kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru. Beberapa poin yang disoroti antara lain adalah terbatasnya kebebasan berekspresi dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia di akhir masa pemerintahannya.

Bonnie memberikan contoh konkret mengenai situasi pada masa itu. "Dahulu memang tidak ada media sosial, tetapi kalau kritik, dianggap kritiknya subversif, mengganggu, dan menurut tafsiran penguasa, dia bisa ditangkap, bahkan hilang. Itu fakta sejarah," jelasnya.

Pentingnya Melihat Sejarah Secara Utuh

Mantan Pemimpin Redaksi Historia ini menekankan perlunya melihat fakta sejarah secara komprehensif dalam menilai wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Ia membandingkan situasi masa lalu dengan kondisi saat ini. "Kalau bicara soal kebebasan berekspresi, sekarang mau ngomong apa saja di media sosial, diperbolehkan," kata Bonnie.

Meski mengakui Soeharto sebagai tokoh bangsa, Bonnie menegaskan bahwa mantan Pangkostrad itu juga adalah pelaku sejarah. Ia mengingatkan kembali tentang luka sejarah yang terjadi sebagai akibat dari pemerintahan Soeharto, termasuk pada masa reformasi.

Bonnie mengilustrasikan kondisi tersebut dengan menyatakan, "Krisis tahun 1997-1998 itu menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun itu hanya seperti raksasa berkaki lempung, tidak kuat menyangga."