Ketua Banggar DPR RI: Anggaran Pemda Selalu Terealisasi Penuh Setiap Tahun

Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah daerah (pemda) secara konsisten mampu menghabiskan anggaran yang dialokasikan dalam periode satu tahun. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap permintaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada pemda untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Pengalaman 13 Tahun di Banggar Jadi Dasar Pernyataan

Berdasarkan pengalamannya selama 13 tahun menjalankan tugas di Banggar, Said Abdullah mengungkapkan bahwa pemda memiliki rekam jejak yang baik dalam merealisasikan anggaran. "Setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Dana Mengendap di Bank Bersifat Sementara

Said menjelaskan bahwa adanya anggaran pemda yang masih tersimpan di bank merupakan bagian alami dari siklus pelaksanaan program. Dia meyakini dana tersebut akan terserap seiring dengan eksekusi program-program yang sedang berjalan. "Itu bagian dari proses program-program yang masih, sudah, sedang, dan akan dijalankan. Pasti habis anggarannya," tambahnya.

Kondisi Anggaran Daerah yang Minus

Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah yang sedang minus setelah pemotongan transfer dari pusat membuat pemda tidak mungkin menyimpan dana dalam jangka panjang. "Daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran. Masa daerah akan menyimpan anggarannya. Itu tidak masuk akal," ujarnya.

Konteks Permintaan Menkeu dan Respons Pemda

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya telah meminta maaf kepada kementerian/lembaga dan pemda yang mungkin tersinggung dengan pernyataannya mengenai realisasi belanja daerah dan dana yang mengendap di bank. Meski demikian, Purbaya tetap mendorong optimalisasi belanja daerah dan penurunan anggaran yang belum terserap. "Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi yang benar lah habiskan tuh duit," kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI.