Double track dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi transportasi kereta api yang sudah ada. Selain itu, disebutkan pula pentingnya pengembangan transportasi publik di Sumatera sebagai terobosan yang lebih dibutuhkan.
Perubahan Regulasi dan Jaminan Negara
PDIP juga menyoroti perubahan regulasi dalam pembangunan Whoosh. Awalnya, Perpres No. 107 Tahun 2015 menyatakan bahwa proyek ini tidak akan membebani APBN. Namun, Perpres No. 93 Tahun 2021 kemudian mengatur kemungkinan pemberian penyertaan modal negara (PMN) dan jaminan pemerintah.
Perubahan kebijakan ini, dari tidak ada jaminan negara menjadi ada, menjadi salah satu hal yang disoroti oleh PDIP.
PDIP Sudah Memberi Masukan Tiga Kali
Hasto menegaskan bahwa PDIP telah memberikan masukan kepada pemerintah sebanyak tiga kali terkait proyek Whoosh. Pertimbangan yang diajukan termasuk aspek geologis di wilayah Bandung dan pentingnya memprioritaskan program yang mendukung ekonomi kerakyatan.
Meskipun masukan telah diberikan, keputusan akhir untuk melanjutkan proyek Whoosh tetap berada di tangan Presiden Jokowi, dan proyek ini akhirnya diresmikan dan beroperasi mulai 2 Oktober 2023.
Artikel Terkait
Adies Kadir Dinonaktifkan Golkar: MKD DPR Didesak Segera Proses Hukum
Desakan ke Prabowo: Jokowi & Luhut Harus Diproses Hukum, Ini Daftar Tuntutan Publik
Prabowo Subianto di Pilpres 2029: Peluang Menang Besar dan Siapa Cawapresnya?
Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh KCJB