Whoosh Berbuntut Utang Rp116 Triliun, PDIP Ungkap Usulan Alternatif Megawati
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh, yang menjadi proyek mercusuar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), menuai sorotan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki usulan alternatif yang berbeda dari proyek kereta cepat tersebut.
Polemik Utang dan Kebutuhan Prioritas Rakyat
Whoosh, yang diklaim sebagai kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, kini menghadapi polemik. Beban utang proyek ini disebut mencapai sekitar US$ 7,27 miliar atau setara Rp116 triliun. Hasto menyatakan bahwa Megawati berulang kali mempertanyakan urgensi proyek ini bagi rakyat.
Menurutnya, Megawati menilai bahwa kebutuhan rakyat di sektor lain, seperti pendidikan, pertanian, pembangunan bendungan, dan penyediaan pupuk, jauh lebih penting dan seharusnya menjadi prioritas utama.
Usulan Double Track dan Transportasi Publik Sumatera
Hasto mengungkapkan bahwa Megawati sempat mengusulkan alternatif pembangunan. Alih-alih membangun kereta cepat, Megawati menyarankan untuk membangun double track atau jalur ganda kereta api.
Double track dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi transportasi kereta api yang sudah ada. Selain itu, disebutkan pula pentingnya pengembangan transportasi publik di Sumatera sebagai terobosan yang lebih dibutuhkan.
Perubahan Regulasi dan Jaminan Negara
PDIP juga menyoroti perubahan regulasi dalam pembangunan Whoosh. Awalnya, Perpres No. 107 Tahun 2015 menyatakan bahwa proyek ini tidak akan membebani APBN. Namun, Perpres No. 93 Tahun 2021 kemudian mengatur kemungkinan pemberian penyertaan modal negara (PMN) dan jaminan pemerintah.
Perubahan kebijakan ini, dari tidak ada jaminan negara menjadi ada, menjadi salah satu hal yang disoroti oleh PDIP.
PDIP Sudah Memberi Masukan Tiga Kali
Hasto menegaskan bahwa PDIP telah memberikan masukan kepada pemerintah sebanyak tiga kali terkait proyek Whoosh. Pertimbangan yang diajukan termasuk aspek geologis di wilayah Bandung dan pentingnya memprioritaskan program yang mendukung ekonomi kerakyatan.
Meskipun masukan telah diberikan, keputusan akhir untuk melanjutkan proyek Whoosh tetap berada di tangan Presiden Jokowi, dan proyek ini akhirnya diresmikan dan beroperasi mulai 2 Oktober 2023.
Artikel Terkait
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir
Analis Bongkar Agenda Terselubung di Balik Janji Kerja Mati-Matian Jokowi untuk PSI