Agus Hilman menjelaskan, aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara. Sehingga ini menjadi alat kontrol bagi seluruh penyelenggara pemilu.
"Karena Sirekap ini langsung melalui basis TPS, maka setidak-tidaknya bisa mengontrol dalam menjaga kemurnian suara rakyat itu,” tuturnya.
Baca Juga: KPU NTB Catat Sebanyak 118.757 Warga NTB KPPS 2024
Agus Hilman meminta KPU Kabupaten Kota melakukan supervisi badan adhock (PPK, PPS). Pasalnya data di DKPP yang paling banyak aduan yakni pada masa pungut hitung dan rekapitulasi.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: metrontb.com
Artikel Terkait
Menguak Isu Pemakzulan Gus Yahya: Fakta Rapat Tertutup dan Respons PBNU
Jokowi Pilih Forum Global di Singapura Saat Gugatan Ijazah Menggantung di PN Surakarta
Jimly Asshiddiqie Beberkan Praktik Ijazah Palsu yang Masih Jadi Penyakit Kronis Politik Indonesia
UGM Dinilai Gagal Tunjukkan Arsip Legalitas Ijazah Jokowi