Parpol Berbalik Arah, Dukungan Pilkada Tidak Langsung Dinilai Abai Suara Rakyat

“Penolakan publik ini konsisten,” katanya.

Survei LSI Denny JA di awal 2026 pun mencatat hal serupa. Sekitar 66,1 persen publik menyatakan kurang setuju hingga sangat tidak setuju pada Pilkada tidak langsung. Bahkan, angka dari Litbang Kompas lebih tinggi lagi: 77,3 persen masyarakat tetap menginginkan pemilihan langsung.

Namun begitu, mayoritas elite partai – dengan pengecualian PDIP – seolah menutup mata dan telinga. Mereka seperti tak peduli dengan suara yang begitu jelas dari bawah.

“Dalam teori politik, parpol berfungsi sebagai sarana komunikasi politik antara pemerintah dan warga negara,” jelas Fatta lagi.

Fungsinya adalah melalui proses agregasi dan artikulasi kepentingan. Tapi dengan memaksakan Pilkada tidak langsung tanpa melibatkan aspirasi publik, partai politik justru gagal total menjalankan peran vitalnya.

Kesimpulannya terasa pahit. “Parpol justru melawan arus kehendak rakyat,” pungkasnya.