Demokrat Tak Terima Maaf, Empat Akun Pendukung Jokowi Tetap Dipolisikan

Kajian Online sendiri dituduh mengunggah video dengan judul yang provokatif. Mereka menyebut SBY sudah jadi tersangka dan bahkan divonis dalam perkara fitnah ijazah. Klaim yang, tentu saja, jauh dari fakta dan berpotensi menyesatkan banyak orang.

Yang menarik, akun @bangboy YTN bahkan tidak termasuk dalam daftar somasi awal. Tapi karena dia membuat konten yang menanggapi somasi itu dengan judul dan istilah yang merendahkan SBY, serta mengait-ngaitkan dengan kasus lama, ya akhirnya ikut dilaporkan juga.

Dasar hukumnya? Demokrat menjerat mereka dengan Pasal 263 dan 264 KUHP baru, UU Nomor 1 Tahun 2023, tentang penyebaran berita bohong. Saat ini, seluruh laporan masih ditangani penyelidik di Polda Metro Jaya.

Di sisi lain, Partai Demokrat berusaha keras menegaskan bahwa ini bukan soal membungkam kritik. Bukan. Mereka bilang, ini murni upaya menegakkan batas. Antara kebebasan berekspresi dan penyebaran fitnah yang merusak nama orang. Titik.

Namun begitu, kasus ini jelas bukan cuma soal empat akun media sosial. Ia jadi semacam ujian kecil. Bagaimana penegakan hukum bekerja di tengah hiruk-pikuk politik nasional, di mana isu keberpihakan aparat selalu mengintai. Apakah hukum bisa benar-benar tegak, atau masih saja dianggap sebagai alat kepentingan? Kita lihat saja nanti.