Dedi Mulyadi: Dana BOS Cukup, SPP SMA/SMK Negeri Tak Perlu Diaktifkan Lagi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Menurutnya, kebutuhan operasional sekolah sudah bisa dipenuhi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Mantan Bupati Purwakarta itu mengaku telah mengecek kebutuhan anggaran sekolah negeri. Hasilnya, dana yang tersedia dinilai masih cukup untuk membiayai kegiatan belajar mengajar.

"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup sampelnya banyak, datanya banyak," ujar Dedi.

Ia juga menyoroti masih adanya dugaan penyalahgunaan dana BOS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai temuan dalam APBD 2025 mencapai sekitar Rp 4 miliar.

"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp 4 miliar," kata Dedi.

Menurut Dedi, persoalannya bukan pada kurangnya anggaran, melainkan pengelolaan yang harus diperbaiki. Reaktivasi SPP justru dinilai akan menambah masalah baru di sekolah, termasuk beban bagi kepala sekolah.

"Artinya, cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya kasihan, jangan sampai ada kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS," jelas Dedi.

Pemerintah provinsi kini akan lebih fokus membenahi fasilitas sekolah, seperti toilet, sarana olahraga, dan tempat ibadah. "Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu," ujarnya.