Data Tunggal Bansos: Kunci Bantuan Tepat Sasaran di Jawa Barat

Dalam struktur pengelolaan data, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas mengelola seluruh kriteria data, sementara Kementerian Sosial fokus pada proses pemutakhiran data tersebut.

Peran Aktif Masyarakat dalam Pemutakhiran Data

Kemensos memberikan beberapa saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos, sistem SIKS-NG, atau menyampaikan keluhan dan masukan langsung melalui Command Center Kementerian Sosial.

Selain itu, Gus Ipul berencana mengoptimalkan kembali peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa. Puskesos akan menjadi ujung tombak dalam menampung keluhan masyarakat—seperti kesulitan ekonomi, akses pekerjaan, atau masalah penerimaan bansos—dan meneruskannya ke tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Daerah dan Hasil Nyata

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kemensos ini. Ia meyakini bahwa data yang berkualitas akan menghasilkan keputusan dan kebijakan yang berkualitas pula.

Kabupaten Kuningan disebut sebagai contoh nyata keberhasilan penerapan data tunggal. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Toto Toharuddin, melaporkan bahwa setelah beralih menggunakan DTSEN, angka kemiskinan di wilayahnya mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, serta kepala dinas terkait lainnya, guna menyamakan persepsi dan langkah dalam menindaklanjuti implementasi DTSEN.