Pro Kontra Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Dukungan PSI-Golkar vs Penolakan PDIP

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto terus memicu perdebatan publik. Nama Soeharto termasuk dalam daftar prioritas dari 49 tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar kehormatan tertinggi negara ini.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh dalam upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta. Dalam acara tersebut, Prabowo menyerahkan langsung penghargaan kepada para ahli waris setelah membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Dukungan Pemerintah dan Partai Koalisi

Fadli Zon, selaku Menteri Kebudayaan dan Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, menegaskan bahwa Soeharto dinilai memenuhi semua persyaratan untuk menerima gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, proses pemberian gelar telah melalui kajian mendalam yang melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu.

"Seluruh nama yang diajukan telah melalui penelitian dan pengkajian mendalam oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat, melibatkan pakar lintas disiplin ilmu, serta disinergikan antara pemerintah daerah dan pusat. Proses ini dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan," jelas Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya.

Partai Solidaritas Indonesia menyambut positif keputusan ini. Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, mengucapkan selamat kepada semua tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Dukungan serupa datang dari Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan bahwa penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto bukan sekadar penghargaan, melainkan pengakuan atas warisan dan kontribusinya bagi bangsa Indonesia.

Penolakan Tegas dari PDIP

Berbeda dengan dukungan dari partai koalisi, PDI Perjuangan menyatakan penolakan keras terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sikap ini konsisten dengan pernyataan sebelumnya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan pemerintah untuk tidak mudah memberikan gelar pahlawan.

Politisi PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa penolakan terhadap Soeharto merupakan bagian dari identitas kader PDIP. "Penolakan terhadap Soeharto itu DNA kader-kader PDI Perjuangan karena DNA kami melawan kezaliman, pembantaian manusia, KKN dan bela rakyat kecil. Tidak perlu nunggu instruksi bagi kader-kader PDI Perjuangan untuk menolak Soeharto," tegas Guntur.

Perdebatan mengenai gelar pahlawan nasional untuk Soeharto ini mencerminkan dinamika politik Indonesia dan bagaimana sejarah Orde Baru masih menjadi bahan diskusi yang relevan hingga saat ini.