Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan catatan sejarah yang transparan. Politikus senior PDIP ini menekankan bahwa proses penetapan gelar pahlawan nasional harus mengedepankan asas inklusivitas dan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa masyarakat Indonesia berhak memahami alasan serta dasar kontribusi seseorang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ia menegaskan bahwa manfaat dari jasa-jasa yang diberikan harus bersifat berkelanjutan bagi bangsa dan negara. Ia juga mengingatkan agar gelar pahlawan tidak digunakan untuk kepentingan politik sesaat atau kelompok tertentu, karena hal tersebut dapat mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Andreas menyoroti catatan sejarah yang melekat pada kepemimpinan Soeharto. Ia menjelaskan bahwa gelar pahlawan nasional bukan sekadar penghormatan, tetapi juga merupakan cerminan nilai dan arah moral bangsa. Oleh karena itu, keputusan pemberian gelar harus mempertimbangkan semangat persatuan dan menjadi pembelajaran bagi generasi muda. Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah kepemimpinan Soeharto, terdapat jejak kelam yang telah menjadi pengetahuan publik, terutama terkait isu pelanggaran HAM dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Meski mendukung penghargaan bagi setiap pihak yang berjasa, Andreas menekankan bahwa proses penghormatan harus memperkuat keutuhan sejarah bangsa, bukan justru membangkitkan luka lama. Merespons penolakan dari berbagai pihak, Andreas Hugo Pareira menyerukan agar bangsa Indonesia mampu menempatkan sejarahnya secara utuh. Menghargai jasa para pendahulu, sambil mengakui sisi kelamnya, dinilai penting untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih matang secara moral dan demokratis.