Strategi Media Sosial MPR RI 2025: Anggaran & Etika Digital untuk Transparansi

"Melalui kegiatan ini, kita berupaya memperkuat peran humas sebagai ujung tombak penyebaran informasi, membangun citra positif lembaga, dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap MPR RI," ujar Anies.

Ahli Tekankan Keamanan Digital dan Aksesibilitas

Rapat kerja ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli, termasuk Chief Program Officer Publikata, Moh. Ali Ridho, dan Founder Suarise, Rahma Utami.

Ali Ridho menekankan bahwa tugas pengelola media sosial pemerintah tidak hanya mengunggah konten, tetapi juga memastikan konten yang relevan, aman, dan interaktif.

"Akun pemerintah harus memperhatikan keamanan dan memahami algoritma media sosial yang selalu berubah," ujarnya. Ia juga mendorong pemilihan waktu unggah yang selektif untuk menciptakan komunikasi publik yang efektif.

Sementara itu, Rahma Utami menekankan prinsip aksesibilitas digital. Ia menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh menimbulkan kesenjangan baru.

"Inklusivitas digital bukan sekadar tren, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional," pungkas Rahma. Implementasi standar seperti Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) dengan alt text, caption, dan kontras warna yang sesuai adalah suatu keharusan.

Kegiatan ini menjadi bukti komitmen MPR RI dalam meningkatkan tata kelola yang kolaboratif, profesional, dan akuntabel, serta adaptif di era digital.