Mafia Tanah: Senator Irman Gusman Desak Reformasi Total Sistem Pertanahan Nasional

Senator Irman Gusman mendesak pemerintah untuk membongkar mafia tanah hingga ke akarnya. Desakan ini muncul setelah mencuatnya kasus dugaan penyerobotan lahan milik mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Irman menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi total pada sistem pertanahan nasional.

Kasus JK Jadi Sinyal Bahaya Tata Kelola Pertanahan

"Kasus yang menimpa Pak JK ini bukan perkara kecil, tapi sinyal bahaya atas lemahnya tata kelola pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Negara tidak boleh tunduk pada mafia tanah," tegas Irman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/11/2025). Mantan Ketua DPD RI itu menilai praktik mafia tanah telah menjadi penyakit kronis yang kerap melibatkan oknum pejabat, aparat, dan korporasi besar.

Desakan Reformasi dan Penegakan Hukum Tegas

Irman Gusman mendesak polisi dan Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan kasus ini tanpa tebang pilih. Dia memperingatkan bahwa penegakan hukum yang setengah hati akan membuat publik menilai negara kalah oleh mafia tanah. "Ini soal keadilan dan martabat hukum, bukan sekadar sengketa sertifikat," ujarnya.

Digitalisasi BPN Belum Cukup, Perlu Penguatan Sistem