Dorongan DPR untuk Program Pelatihan Kerja Luar Negeri Rp12 Triliun Bagi Lulusan SMA/SMK

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera menyusun langkah-langkah strategis. Langkah ini penting untuk mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun guna melatih lulusan SMA dan SMK agar siap bekerja di luar negeri.

Rincian Program Beasiswa dan Pelatihan Kerja Luar Negeri

Rencana ini, yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), akan memfokuskan dananya pada beasiswa kursus, pelatihan keterampilan teknis, dan peningkatan kemampuan bahasa asing. Tujuannya adalah membekali lulusan dengan kompetensi yang sesuai permintaan pasar tenaga kerja global, seperti di bidang pengelasan (welder), perawatan lansia (caregiver), dan perhotelan (hospitality).

Perlu dicatat bahwa program beasiswa Rp12 triliun ini merupakan inisiatif terpisah dari program pelatihan 500 ribu tenaga kerja terampil oleh Kementerian P2MI. Jadwal peluncuran program ini direncanakan pada akhir tahun 2025 dengan kuota besar, yang kemudian akan diperluas lagi pada Januari 2026.

Dukungan dan Poin Penting dari DPR RI

Lalu Hadrian Irfani menyambut positif inisiatif pemerintah ini sebagai upaya memperluas lapangan kerja bagi pemuda Indonesia dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah internasional. Ia menekankan bahwa reformasi sistem pendidikan, khususnya pada peningkatan kualitas SDM dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, adalah kunci kesuksesan.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah. Namun, kesiapan pendidikan dasar dan menengah dalam menyiapkan SDM yang kompeten dan berkarakter kerja kuat adalah hal yang mutlak," tegas Hadrian dalam keterangan tertulisnya.

Langkah Konkret yang Perlu Disiapkan

Beberapa langkah krusial yang harus segera disiapkan oleh Kemendikdasmen meliputi:

• Penyusunan kurikulum pendukung dan program vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar internasional.
• Pembekalan tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, etika kerja, dan pemahaman lintas budaya.
• Peningkatan kapasitas guru dan instruktur pelatihan secara merata dan berkelanjutan.
• Memastikan akses pelatihan yang inklusif dan adil bagi semua lulusan di seluruh Indonesia.

Hadrian juga menegaskan bahwa pelatihan ini harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan menengah, bukan program jangka pendek. Sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan sangat diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja yang benar-benar berkualitas.

Penekanan pada Koordinasi dan Pengawasan

Aspek pengawasan dan koordinasi yang solid antar kementerian dan lembaga juga menjadi perhatian. Hal ini untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, efektif, dan tidak tumpang tindih dengan program sejenis yang sudah ada.

"Tujuan akhirnya adalah membangun generasi muda Indonesia yang berdaya saing global, kompeten, dan mampu mengharumkan nama bangsa di dunia internasional," pungkas Lalu Hadrian Irfani.