Rencana Tindak Lanjut Otsus Papua Pasca Rapat Pleno dengan Wapres Gibran

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengumumkan sejumlah rencana tindak lanjut hasil Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif (KEPP) Otsus Papua bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pengumuman ini disampaikan usai melepas kepulangan Wapres Gibran di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat.

Fokus Pembangunan Papua: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Ribka Haluk menjelaskan bahwa rapat pleno selama dua hari telah menghasilkan sejumlah agenda strategis untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Beberapa sektor yang menjadi fokus utama meliputi:

• Peningkatan kualitas pendidikan di Papua
• Perbaikan layanan kesehatan
• Pembangunan dan perbaikan infrastruktur
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal Papua

Berbagai isu spesifik di daerah juga turut dibahas untuk mendapatkan solusi yang tepat.

Program Makan Bergizi Gratis dan Bantuan Sarana Pendidikan

Sejalan dengan penguatan Otonomi Khusus Papua, berbagai program strategis terus dijalankan. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang implementasinya telah berlangsung. Wapres Gibran bahkan telah meninjau langsung pelaksanaan MBG di SMP Negeri 14 Nuni, Manokwari Utara.

Pada kunjungan tersebut, Gibran juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perangkat laptop, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Papua.

15 Agenda Strategis dan Penguatan Kelembagaan Papua

Ketua KEPP Otsus Papua, Velix Vernando Wanggai, menegaskan bahwa rapat pleno telah merumuskan lebih dari 15 poin agenda tindak lanjut yang konkret. Agenda-agenda tersebut mencakup:

• Penyusunan dokumen perencanaan percepatan pembangunan Papua.
• Penataan regulasi yang selaras dengan karakteristik kekhususan Papua.
• Penguatan kelembagaan pemerintahan di wilayah Papua.
• Revitalisasi rumah sakit di beberapa titik untuk meningkatkan layanan kesehatan.

Penguatan Ekonomi dan Keuangan Daerah Papua

Pembahasan juga difokuskan pada penguatan kerangka keuangan daerah. Beberapa langkah yang akan diambil termasuk:

• Percepatan penyusunan APBD di enam provinsi Papua.
• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Intensifikasi sumber pajak.
• Menghidupkan ekonomi lokal dan menyederhanakan perizinan.
• Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam di sektor kehutanan dan pertanian.
• Mendorong peran serta sektor swasta dalam pembangunan.

Dengan langkah-langkah komprehensif ini, pemerintah bertekad untuk mendorong percepatan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan di Tanah Papua.