Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari merespons kritik sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih BGN atas laporan keuangan 2025. Ia menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pihak yang paling berwenang menjelaskan opini tersebut.
"WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini. Tapi karena saya juga akuntan, maka saya akan menjawab bahwa WTP itu bukan soal benar atau salah," ujar Agustina dalam rapat dengan Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, opini WTP berarti penyajian laporan keuangan BGN telah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Meski demikian, ia menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada BPK. Agustina juga mengakui ada catatan dari BPK, dan sebagian sudah ditindaklanjuti BGN. "Ada catatan, ada temuan, dan sebagian sudah kami tindak lanjuti, sebagian masih dalam tahap monitoring karena masih bertahap," katanya.
Agustina juga menyoroti anggaran 2025 pada masa kepemimpinan sebelumnya. Ia heran mengapa BGN periode lalu mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) padahal anggaran awal belum terserap. Akibatnya, realisasi anggaran hanya 66 persen. "Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ada di situ waktu itu," tuturnya.
Sorotan Anggota DPR
Pimpinan dan anggota Komisi IX DPR mengkritik opini WTP yang diraih BGN. Mereka menilai opini itu tidak sejalan dengan rendahnya penyerapan anggaran. Anggota Komisi IX Muazzim Akbar menuding WTP tersebut hanya rekayasa. "Gimana WTP tapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59%? Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," katanya dalam rapat yang sama.
Anggota Komisi IX Netty Prasetiyani meminta BGN tidak berpuas diri dengan WTP. "Kita perlu konfirmasi seperti apa capaian kinerja program di tengah masyarakat," ujarnya. Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini mempertanyakan dasar pemberian opini WTP, mengingat serapan anggaran hanya 60 persen dan banyak temuan, seperti pengadaan motor listrik. "Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya?" cecarnya.
Artikel Terkait
Komisi IX Pertanyakan Opini WTP BGN yang Tak Sejalan dengan Serapan Anggaran
Badan Gizi Nasional Akui Tunggakan Rp 1,6 Triliun, Didominasi Pembangunan Dapur MBG
BGN Kantongi Opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan 2025
Prabowo Buka Opsi Kantin Sekolah untuk Program Makan Bergizi Gratis