Arab Saudi Borong Senjata Rp 33 Triliun dari AS di Tengah Ketegangan Timur Tengah

Pemerintah Arab Saudi memutuskan membeli senjata senilai Rp 33,5 triliun dari Amerika Serikat di tengah situasi Timur Tengah yang kian memanas akibat perang AS dengan Iran. Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan sistem persenjataan senilai US$ 1,96 miliar untuk memperkuat pertahanan udara Kerajaan Saudi.

Dalam pernyataan resminya, Departemen Luar Negeri AS menyebut penjualan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat. "Penjualan yang diusulkan ini akan meningkatkan keamanan Sekutu utama non-NATO yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Kawasan Teluk," demikian bunyi rilis tersebut.

Senjata yang dipesan antara lain hingga 20.000 unit Sistem Senjata Pembunuh Presisi Canggih (Advanced Precision Kill Weapon Systems) beserta hulu ledaknya. Sistem ini digambarkan oleh situs web Angkatan Laut AS sebagai "cara yang murah untuk menghancurkan target sambil membatasi kerusakan tambahan dalam pertempuran jarak dekat." Kontraktor utama proyek ini adalah BAE Systems yang bermarkas di Nashua, New Jersey.

"Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Arab Saudi untuk mencegah ancaman saat ini dan di masa mendatang dengan memperkuat pertahanan dalam negerinya, dan meningkatkan interoperabilitas dengan pasukan AS, dan pasukan regional dan NATO lainnya," tambah pernyataan Deplu AS.

Keputusan ini diambil saat Arab Saudi berada di ambang perang baru dengan kelompok milisi Houthi di Yaman. Sebelumnya, Houthi menembakkan rudal ke bandara di kota Abha, Arab Saudi selatan, pada Senin lalu. Serangan itu terjadi setelah pasukan pemerintah Yaman menyerang bandara Sanaa untuk mengalihkan penerbangan yang kembali dari pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang membawa delegasi Houthi. Kelompok Houthi yang didukung Iran menuding Saudi bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Langkah ini juga berlangsung di tengah meningkatnya gelombang serangan AS terhadap Iran setelah Washington memberlakukan kembali blokade angkatan laut. Meski demikian, Deplu AS memastikan, "Tidak akan ada dampak buruk pada kesiapan pertahanan AS sebagai akibat dari penjualan yang diusulkan ini."