Bima Arya Dorong Kota Perkuat Sistem Pangan dan Lingkungan untuk Ketangguhan Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa ketangguhan kota harus dibangun melalui penguatan sistem pangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menurutnya, kedua sektor ini menjadi kunci untuk meningkatkan daya tahan daerah sekaligus mendukung ketahanan nasional.

Bima menyampaikan hal itu dalam Forum Pangan pada rangkaian Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan, Sumatera Utara, Senin (29/6). Ia menekankan bahwa kota memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam memperkuat distribusi, memperluas akses masyarakat, dan mendorong inovasi.

"Kota tidak boleh hanya menjadi konsumen pangan. Kota harus menjadi pelopor inovasi, membangun jejaring antardaerah, memperkuat distribusi, dan menghadirkan berbagai solusi agar masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang berkualitas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).

Tantangan pangan, kata Bima, tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah saja. Kolaborasi lintas wilayah dengan memperhatikan karakteristik dan potensi masing-masing kota menjadi keharusan. Ia menambahkan, modal terbesar APEKSI bukan hanya pengalaman para kepala daerah, melainkan tradisi kolaborasi yang telah terbangun.

"Kami bangga melihat kepala daerah yang memilih berpeluh daripada mengeluh. Tangguh tidak bisa sendiri. Tangguh itu karena terampil berkolaborasi dan berkokreasi dengan berbagai pihak. Yang membedakan APEKSI adalah semangat guyub, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi itu harus terus dijaga karena di sanalah kekuatan kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks," ungkapnya.

Kementerian Dalam Negeri, lanjut Bima, siap memfasilitasi masukan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam sidang pleno maupun forum-forum selama Rakernas sebagai bahan penguatan kebijakan pembangunan daerah. Komitmen itu juga ditegaskan melalui berbagai forum, bahwa ketangguhan daerah hanya dapat terwujud jika inovasi, penguatan sektor strategis, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan berjalan beriringan.

Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menjelaskan, rekomendasi yang disahkan dalam Sidang Pleno para wali kota merupakan hasil proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan selama rangkaian Rakernas. "Berbagai rekomendasi yang disepakati dalam Sidang Pleno para Wali Kota dilengkapi dengan pokok-pokok pikiran yang lahir dari forum-forum tematik yang berlangsung sejak tanggal 28 Juni hingga 2 Juli di berbagai lokasi di Medan, yang masing-masing dilakukan oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital, kepala dinas yang terkait dengan ketahanan pangan, Ketua Tim Penggerak PKK/Dekranasda, hingga kaum muda kreatif kota seluruh Indonesia," katanya.

Alwis menambahkan, tantangan yang dihadapi kota saat ini tidak lagi dapat diselesaikan melalui satu pendekatan. Rakernas XVIII APEKSI menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai perspektif untuk menghasilkan rekomendasi yang saling melengkapi. "Kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, solusinya juga harus dibangun secara bersama-sama. Forum-forum ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, transformasi digital, investasi, lingkungan hidup, ketahanan pangan, hingga pelibatan generasi muda merupakan satu kesatuan dalam membangun kota yang tangguh," pungkasnya.