Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari kemajuan di tingkat daerah.
Buky menyatakan dukungan DPRD Jawa Barat terhadap program prioritas pemerintah pusat, termasuk implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan tetap menyesuaikan pelaksanaannya pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. "Pasti Indonesia akan sejahtera. Kalau daerah makmur, Indonesia makmur. Daerah maju, Indonesia maju," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan Buky saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPSI di Provinsi Bali, Senin (29/6). Ia mengakui bahwa pemerintah daerah merasakan dampak pengurangan dana transfer dari pusat. Namun, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan. "Itu memang dirasakan oleh kami di daerah, pengurangan dana transfer. Tetapi bukan berarti pembangunan tidak bisa berlanjut. Di sinilah justru tantangannya: kita mengerti keuangan di pusat, dan kami di daerah akan mendorong kepala daerah agar lebih kreatif menjalankan roda pembangunan," jelasnya.
Menurut Buky, keterbatasan fiskal justru menjadi tantangan untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mendata ulang aset-aset pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, agar dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, selaku tuan rumah Rakernas, mengapresiasi kehadiran lebih dari 240 peserta dari berbagai provinsi. Ia menilai partisipasi itu memperkuat sinergi antardaerah dalam membahas isu strategis nasional, termasuk kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. "Di Bali, pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi. Kami tidak bisa menghitung kontribusinya seperti hasil bumi, tapi secara devisa kami menyumbang sekitar 160–170 triliun per tahun," ujarnya.
Dewa menjelaskan, besaran kontribusi itu menjadi alasan agar kebijakan fiskal pusat memberikan perhatian proporsional terhadap daerah yang mengandalkan sektor pariwisata. Rakernas ADPSI, menurutnya, menjadi forum strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah sekaligus memperkuat dukungan DPRD se-Indonesia terhadap program prioritas nasional.
