Biaya Perpanjangan Visa Naik 10 Kali Lipat, Pekerja Asing di Jepang Tertekan

Pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang pada akhir Mei 2026 yang menaikkan biaya maksimum perpanjangan visa dari 10.000 yen menjadi 100.000 yen melonjak sepuluh kali lipat. Kebijakan ini mulai berlaku paling lambat akhir Maret 2027 dan langsung menuai protes dari pekerja asing yang selama ini mengisi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor.

Srijana Sunar, perempuan asal Nepal berusia 29 tahun yang telah bekerja di pabrik-pabrik Jepang sejak 2018, mengaku kaget dengan kenaikan tersebut. "Terlalu mahal jika harus membayar 100.000 yen (sekitar 10 juta Rupiah) untuk memperpanjang visa setiap tiga tahun," ujarnya. Dengan gaji bulanan 145.000 yen (sekitar 16 juta Rupiah), biaya itu memberatkan.

Suaminya, Spandan Sunar, yang sudah bekerja di Jepang sejak 2016 di perusahaan transportasi dan sekolah bahasa Jepang, merasa upayanya selama bertahun-tahun tidak dihargai. "Kami bukan pendatang baru. Kami memiliki status visa yang sah, mematuhi aturan, dan membayar pajak. Namun, kebebasan kami untuk memilih pekerjaan maupun kondisi kerja sangat terbatas," katanya dalam bahasa Jepang yang fasih. Pasangan yang menikah di Jepang pada 2022 itu berharap bisa mengajukan izin tinggal permanen, tetapi biaya pengajuannya juga naik dari 10.000 yen menjadi 300.000 yen menjadi hambatan besar.

Kebutuhan Pekerja Asing vs Kebijakan Baru

Jepang tengah menghadapi penurunan jumlah penduduk. Per April 2025, warga negara Jepang tercatat sekitar 119,7 juta jiwa, turun 941.000 orang dari tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah warga asing mencapai 4,125 juta jiwa pada akhir 2025, bertambah lebih dari 356.000 orang dan mampu menutupi sekitar 40% penurunan penduduk.

"Pekerja asing sangat diperlukan. Tanpa mereka, masyarakat tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya," kata Toshihiro Menju, pakar kebijakan imigrasi Jepang dan profesor tamu di Kansai University of International Studies. Menurutnya, mustahil menutupi kekurangan tenaga kerja hanya dengan meningkatkan partisipasi perempuan atau mengandalkan robot. "Jumlah pekerja asing terus meningkat di berbagai sektor, mulai dari profesi berkeahlian tinggi hingga pekerjaan perawatan. Sementara itu, jumlah orang yang menopang infrastruktur dasar masyarakat terus menurun," tambahnya.

Namun, pada Januari 2026, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menyetujui serangkaian kebijakan yang memperketat aturan bagi warga asing. Paket kebijakan yang disebut "langkah-langkah komprehensif untuk penerimaan dan hidup berdampingan dengan warga negara asing" ini mencakup pelipatan dua kali masa tinggal yang disyaratkan untuk naturalisasi menjadi 10 tahun berturut-turut, serta persyaratan kemampuan bahasa Jepang bagi pemohon izin tinggal permanen.

Takashi Yamashita, anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) sekaligus ketua tim proyek di bawah Markas Besar Kebijakan Warga Negara Asing, mengatakan, "Kami membuat batas yang jelas. Kami akan memberikan dukungan penuh kepada mereka yang menggunakan sistem dengan benar, tetapi akan bersikap tegas terhadap penyalahgunaan. Kami ingin menghilangkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat." Ia menambahkan bahwa pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang membuat warga asing yang tinggal secara legal dapat hidup tenang dan berkembang.

Namun, sejumlah calon pekerja asing merasa kebijakan baru justru mengancam rencana mereka. Yanika Roongpairoj, peneliti asal Thailand berusia 35 tahun yang bekerja di Rumah Sakit Universitas Chiba, mengaku perubahan kebijakan ini mempengaruhi rencana jangka panjangnya untuk tetap tinggal di Jepang, meskipun ia berhasil meraih gelar doktor di sana pada 2024.

Sentimen Negatif dan Politik Sayap Kanan

Dorongan memperketat kebijakan muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat. Survei opini Nikkei pada Oktober-Desember 2025 menunjukkan 37% responden tidak setuju dengan meningkatnya jumlah warga asing di lingkungan kerja dan komunitas mereka naik 10 poin persentase dari survei 2024.

Seorang konsultan Jepang berusia 26 tahun di Tokyo yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan hidup berdampingan dengan warga asing dipromosikan tanpa pengendalian yang memadai, terutama terkait keamanan publik dan norma sosial. "Misalnya, di Jepang ada kesepahaman bahwa setiap orang harus mempertimbangkan kenyamanan orang lain di ruang publik. Namun, saya sering melihat orang memutar musik tanpa earphone atau menelepon di dalam kereta, yang membuat banyak orang tidak nyaman," ujarnya.

Sementara itu, seorang perempuan asal Cina berusia 34 tahun yang bekerja di perusahaan teknologi informasi di Tokyo mengatakan pengalaman pekerja asing sangat bergantung pada kewarganegaraan. "Bagi orang Asia seperti saya, kami dituntut untuk menjadi lebih seperti orang Jepang," katanya. Mahasiswa pascasarjana asal Osaka, Koki Yamaguchi (27 tahun), merasakan sentimen negatif perlahan tumbuh bahwa budaya dan identitas Jepang dianggap terancam oleh pengaruh negara lain.

Partai sayap kanan Sanseito memanfaatkan sentimen tersebut dengan slogan "Japanese First" dan berhasil meraih peningkatan suara signifikan dalam pemilu Majelis Tinggi Juli 2025. Sachi Takaya, profesor madya di Universitas Tokyo, mengatakan Sanseito berhasil menjadikan isu warga asing sebagai agenda politik utama. "Pemerintahan Takaichi mengeklaim telah menarik garis yang jelas antara kebijakannya dan xenofobia, tetapi dalam praktiknya mereka justru menerapkan kebijakan yang bersifat xenofobik," ujarnya.

Takaya menambahkan bahwa pemerintahan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe sebelumnya bahkan menghindari penggunaan istilah "kebijakan imigrasi" demi meredam kritik publik, namun di saat yang sama justru memperluas jumlah pekerja asing melalui skema Specified Skilled Worker. Masih harus dilihat apakah kebijakan yang lebih keras di bawah Takaichi benar-benar akan mengurangi jumlah pekerja asing.

Bagi Spandan Sunar, yang telah tinggal dan bekerja di Jepang selama 10 tahun, masa depan kini terasa mengkhawatirkan. Namun, meski biaya semakin mahal dan kebijakan semakin ketat, ia dan istrinya merasa tidak punya banyak pilihan selain tetap tinggal. "Tidak ada pilihan selain tetap tinggal di Jepang," katanya. Menurutnya, akan menjadi kerugian bagi Jepang jika kebijakan baru memaksa para pekerja asing pergi. "Jika Jepang menciptakan lingkungan yang mendorong kami untuk tetap tinggal dan berkontribusi, pada akhirnya Jepang sendiri yang akan memperoleh manfaatnya," pungkasnya.