Prabowo Tutup Ratusan Tambang Ilegal, Akui Penyelundupan Kekayaan Negara Masih Marak

- Rabu, 24 Juni 2026 | 08:30 WIB
Prabowo Tutup Ratusan Tambang Ilegal, Akui Penyelundupan Kekayaan Negara Masih Marak

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara yang selama ini merugikan rakyat. Salah satu langkah nyata yang telah diambil, menurut dia, adalah penutupan ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin di berbagai wilayah.

"Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Tambang-tambang tanpa izin. Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara," kata Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti satu tambang ilegal yang telah beroperasi selama delapan tahun tanpa rasa khawatir. Ia mengakui bahwa meskipun aparat negara telah dikerahkan, praktik penyelundupan dan penyimpangan kekayaan negara masih terus berlangsung.

"Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Sudah kita kerahkan Angkatan Laut, sudah kita kerahkan Bea Cukai, sudah kita kerahkan ribuan prajurit, masih saja," ujarnya.

Prabowo menyebut upaya memberantas praktik penyelundupan ini bukanlah pekerjaan ringan. Namun, ia menegaskan bahwa segala cara harus ditempuh demi menyelamatkan negara dan memastikan rakyat bisa menikmati kekayaan yang dimiliki Indonesia.

"Ini tidak ringan, ini tidak ringan. Saya mengerti ini tidak ringan, tapi apa boleh buat, apa pun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat. Tidak ada negara yang bisa selamat kalau resources-nya, sumber-sumber dayanya diambil terus, rakyat banyak yang miskin," tutur Prabowo.

Presiden pun berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Ia berjanji akan bekerja keras menghentikan praktik kebocoran yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.

"Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat sangat sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup, tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia," pungkas Prabowo.

Editor: Bayu Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar