Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah di Papua Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengajak seluruh kepala daerah di Provinsi Papua untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik. Ajakan tersebut disampaikan langsung di Jayapura pada Senin, 22 Juni 2026, dengan harapan agar pendataan ekonomi nasional dapat berjalan optimal hingga ke wilayah timur Indonesia.

“Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya,” ujar Tito dalam pernyataannya.

Menurut mantan Kapolri itu, keberhasilan sensus ekonomi akan membawa dampak positif yang signifikan bagi daerah, terutama dalam perencanaan pembangunan di tanah Papua. Data yang akurat, lanjutnya, menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Pendataan ini tidak hanya menyasar aktivitas usaha, tetapi juga kondisi sosial ekonomi keluarga dan rumah tangga di berbagai pelosok negeri.

“Pendataan tersebut menyasar aktivitas ekonomi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga di Tanah Air,” kata Amalia.

Ia menambahkan, pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah, khususnya di Papua, untuk menyukseskan agenda nasional ini. Sensasi ini, menurutnya, bertujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi guna memperbarui basis data nasional yang menjadi acuan pembangunan.

“Karena sensus ini bertujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi, baik pelaku usaha maupun ekonomi rumah tangga, guna memperbarui basis data nasional,” ujarnya.

Amalia juga mengimbau masyarakat agar berpartisipasi aktif ketika petugas sensus datang ke lapangan. Ia menegaskan bahwa setiap petugas yang bertugas merupakan tenaga resmi yang telah dilatih untuk mengumpulkan data secara akurat dan menjaga kerahasiaannya.

“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang lebih akurat, mutakhir, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia, termasuk tanah Papua,” pungkasnya.