Wakil Mensos: Sekolah Rakyat Hidupkan Kembali Harapan Anak Miskin Akses Pendidikan Layak

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat membuka harapan baru bagi jutaan anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Program ini lahir dari realitas pahit yang dihadapi sebagian besar keluarga miskin di Indonesia, di mana keterbatasan ekonomi menjadi tembok penghalang utama bagi anak-anak untuk melanjutkan sekolah.

Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari 76 persen orang tua dari kalangan kurang mampu mengakui bahwa faktor ekonomi menjadi hambatan paling dominan dalam mengakses pendidikan. Angka ini menunjukkan betapa dalamnya persoalan struktural yang menghadang generasi muda dari kelompok masyarakat prasejahtera.

"Ketika Presiden membangun Sekolah Rakyat khusus untuk masyarakat miskin, harapan itu muncul kembali. Yang sebelumnya tidak punya kesempatan, kini bisa kembali bersekolah," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Talkshow Mahasiswa Berbicara bertajuk "Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945" yang digelar di Mattea Social Space, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6). Dalam kesempatan itu, Agus juga membagikan pengalaman langsungnya saat bertemu warga di berbagai daerah.

Di Magelang, ia bertemu dengan seorang ibu yang nyaris kehilangan harapan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA akibat keterbatasan biaya. Kehadiran Sekolah Rakyat, menurut Agus, kemudian menghidupkan kembali asa yang sempat padam. Sementara itu, di Klaten, ia menjumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi sangat terbatas, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Fenomena serupa juga ditemukan di Jakarta. Agus menceritakan adanya siswa Sekolah Rakyat yang enggan pulang ke rumah saat libur tiba karena khawatir menjadi beban orang tua dalam hal biaya makan. "Masih ada sekitar empat juta anak yang membutuhkan akses pendidikan karena kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan untuk masa depan mereka," tegasnya.

Menurut Agus, program ini bukan sekadar kebijakan pendidikan biasa. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya negara untuk memutus rantai kemiskinan struktural sekaligus menjalankan amanat konstitusi. Ia merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Kita negara kaya, tetapi kekayaan itu belum dinikmati secara merata. Presiden hari ini sedang menjalankan amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa," kata Agus.

Senada dengan hal tersebut, ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII, Fuad Bawazier, menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan negara. "Negara harus memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Pendidikan menjadi kunci penting untuk menciptakan keadilan sosial," ujar Fuad.

Talkshow ini juga mendorong mahasiswa untuk turut mengawal kebijakan pro-rakyat, termasuk Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya bersama menegakkan nilai-nilai konstitusi dan memperkuat persatuan nasional.