Pemkab Solok dan Tanah Datar Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Wilayah Perbatasan

Pemerintah Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sepakat untuk memperkuat sinergi demi menjaga kondusivitas di wilayah perbatasan. Kesepakatan ini diambil dalam sebuah pertemuan yang digelar di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok pada Sabtu lalu, dengan tujuan mendukung keamanan, ketertiban masyarakat, serta kelancaran pembangunan di kedua daerah.

Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah adalah untuk mencari solusi terbaik agar tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat. “Pemerintah daerah hadir untuk mencari solusi terbaik agar tidak terjadi gesekan di masyarakat serta menjaga hubungan kekeluargaan yang telah terjalin,” ujarnya.

Menurut Jon Firman, Kabupaten Solok dan Tanah Datar memiliki keterkaitan yang erat secara historis, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kedua daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga persatuan, ketenteraman, serta kesejahteraan warganya. Ia menambahkan, persoalan batas wilayah yang menjadi perhatian publik harus diselesaikan melalui jalur komunikasi, koordinasi, dan musyawarah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta menghormati proses yang tengah berjalan di pemerintah pusat.

Di luar pembahasan mengenai batas wilayah, Jon Firman juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan batalion Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan. Ia menilai keberadaan batalion tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap keamanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengapresiasi sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Solok. Ia menyebut kunjungan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat silaturahmi dan koordinasi antardaerah. Eka mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menyerahkan penyelesaian masalah batas wilayah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menyerahkan proses penyelesaiannya kepada pemerintah pusat. Yang paling penting adalah menjaga persatuan dan ketenangan masyarakat di kedua wilayah,” kata Eka.

Mengenai rencana pembangunan batalion TNI, Eka menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung program tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta mengedepankan komunikasi yang baik untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala daerah juga membahas peluang kerja sama di berbagai sektor pembangunan, khususnya di bidang pertanian. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten. Sebagai tindak lanjut, kedua pemerintah daerah sepakat untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan serta mendorong kerja sama pembangunan yang saling menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Solok dan Tanah Datar.