OJK Rilis 95 Pinjol Legal, Pemerintah Perpanjang WFH demi Hemat BBM

Sejumlah berita ekonomi dalam sepekan terakhir menyita perhatian publik, mulai dari daftar lengkap platform pinjaman online yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan hingga panduan mengecek desil data Kementerian Sosial menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Ragam informasi ini hadir di tengah upaya masyarakat untuk lebih waspada terhadap layanan keuangan ilegal dan memastikan akses terhadap bantuan sosial yang tepat sasaran.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat 95 platform pinjaman online yang telah resmi dan legal beroperasi. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi legalitas penyedia layanan guna menghindari jeratan pinjaman ilegal yang kerap menggunakan nama serupa dengan platform resmi. Kewaspadaan ini menjadi krusial di tengah maraknya penawaran pinjaman daring yang beredar tanpa izin.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis 1997 dan 1998. Menurutnya, indikator fiskal, neraca pembayaran, dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, sehingga risiko krisis serupa dapat diminimalkan. Pernyataan ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran publik terhadap gejolak ekonomi global.

Di sisi lain, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini berhasil menekan konsumsi bahan bakar minyak hingga sembilan persen. Langkah tersebut dinilai sebagai salah satu strategi efisien dalam mengelola energi nasional di tengah tekanan harga minyak dunia.

Dalam sektor bantuan sosial, penyaluran Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai tahap kedua tahun 2026 masih terus berlangsung. Distribusi bansos ini telah dimulai sejak April lalu dan ditargetkan rampung seluruhnya pada Juni 2026. Masyarakat di Jawa Tengah, khususnya, diminta untuk memantau jadwal pencairan melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah.

Kementerian Sosial juga melakukan pendataan ulang melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran. Keluarga penerima manfaat diimbau untuk selalu mengecek status desil mereka menggunakan NIK KTP. Langkah ini penting agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan, sekaligus mencegah duplikasi data dan penyaluran yang tidak akurat.