Laporan AS-Israel soal Rencana Pascaperang di Iran Picu Kontroversi: Nama Ahmadinejad Kembali Mencuat

Retorika keras mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, kembali menjadi sorotan setelah laporan media Amerika Serikat menyebut namanya masuk dalam skenario pascaperang yang disusun oleh Washington dan Tel Aviv. Pernyataan kontroversial yang pernah ia lontarkan, seperti menyebut Israel sebagai “rezim yang berada di jalur menuju kehancuran” dan menyangkal Holocaust, selama bertahun-tahun telah memposisikannya sebagai salah satu tokoh anti-Israel paling vokal di panggung global. Sikapnya yang membela pengembangan program nuklir Iran di tengah tekanan sanksi internasional pun kerap dijadikan rujukan oleh para pejabat Israel untuk menegaskan bahwa Iran merupakan ancaman nyata.

Laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan Israel pernah mempertimbangkan opsi untuk memisahkan Ahmadinejad dari struktur keamanan Iran dan menjadikannya calon pemimpin di masa depan. Namun, rencana tersebut disebut gagal setelah upaya untuk membebaskannya dari tahanan rumah pada awal perang justru mengakibatkan dirinya terluka. Hingga kini, Ahmadinejad dan para sekutunya belum memberikan tanggapan resmi, dan keberadaannya masih belum diketahui secara pasti.

Meski demikian, laporan itu disambut dengan skeptisisme oleh sejumlah analis di Amerika Serikat dan Israel. Mereka mempertanyakan logika di balik kerja sama dengan seorang tokoh yang selama ini identik dengan retorika anti-Israel. Kontradiksi ini pun mendorong sebagian pihak untuk meninjau ulang citra Ahmadinejad dan perjalanan politiknya yang penuh liku.

Untuk memahami dinamika ini, perlu ditelusuri kembali awal mula karier politik Ahmadinejad. Ia pertama kali mencuat pada 2003 ketika terpilih sebagai wali kota Teheran, meskipun sebelumnya relatif tidak dikenal. Dua tahun kemudian, dengan dukungan penuh dari Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, ia berhasil merebut kursi presiden. Kampanyenya saat itu mengusung slogan keadilan, kesederhanaan, dan pemberantasan korupsi. Namun, namanya melambung ke panggung internasional bukan karena kebijakan domestik, melainkan karena pernyataan-pernyataan provokatifnya tentang Israel, Amerika Serikat, dan Holocaust.

Pada Oktober 2005, dalam konferensi “Dunia Tanpa Zionisme” di Teheran, Ahmadinejad menyatakan bahwa “dunia tanpa Amerika dan Zionisme dapat dicapai”. Setahun kemudian, ia menyelenggarakan Konferensi Internasional untuk Meninjau Visi Global Holocaust yang dihadiri oleh para penyangkal Holocaust terkenal dan memicu kecaman global. Ironisnya, beberapa tahun berselang, sejumlah pejabat dan analis Israel justru menilai bahwa retorika keras Ahmadinejad menguntungkan mereka. Pada 2008, mantan kepala Mossad, Efraim Halevy, bahkan menyebut Ahmadinejad sebagai “hadiah terbesar Iran bagi Israel” karena pernyataannya memudahkan dunia untuk menganggap serius ancaman Iran.

Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada 2013, hubungan Ahmadinejad dengan Khamenei dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) semakin renggang. Ia beberapa kali dilarang oleh Dewan Garda Iran untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga berupaya membentuk ulang citra internasionalnya melalui media sosial. Ia merilis cuitan dalam bahasa Inggris, memberi selamat kepada tim sepak bola Universitas Michigan, dan bahkan memuji Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang disebutnya “memerangi korupsi politik di Amerika”.

Namun, Raz Zimmt, kepala program Iran dan Poros Syiah di Institute for National Security Studies Israel, menilai bahwa upaya tersebut tidak serta-merta mengubah realitas politik. Menurutnya, Ahmadinejad tidak pernah memiliki basis dukungan yang cukup untuk merebut kekuasaan di negara berpenduduk lebih dari 90 juta jiwa. “Ahmadinejad selama masa kepresidenannya merupakan kombinasi populisme dan oportunisme,” tulisnya.

Para pakar di Amerika Serikat juga meragukan validitas laporan The New York Times. Max Abrahms, profesor ilmu politik di Northeastern University, menyarankan agar laporan tersebut diperlakukan dengan “skeptisisme yang sangat tinggi” mengingat tingginya tingkat misinformasi selama masa perang. Ia menilai kecil kemungkinan Israel akan menyambut Ahmadinejad kembali, mengingat sejarah penyangkalan Holocaust dan perannya dalam memajukan program nuklir Iran. Ilan Berman dari American Foreign Policy Council juga menepis dugaan adanya rencana serius untuk mengembalikan Ahmadinejad ke tampuk kekuasaan. Sementara itu, Michael Rubin dari American Enterprise Institute menyebut laporan tersebut “fantastis” dan mengkritik ketergantungan The New York Times pada sumber anonim.

Dari sisi Israel, Danny Citrinowicz dari Institute for National Security Studies menulis bahwa setiap upaya untuk “menobatkan” Ahmadinejad mencerminkan kesalahpahaman mendalam terhadap sistem politik Iran. Ia menegaskan bahwa Ahmadinejad tidak memiliki basis kekuatan nyata dan tidak akan pernah didukung oleh IRGC. “Ia hanya bisa berkuasa jika seluruh sistem kekuasaan yang ada saat ini di Iran runtuh,” ujarnya, sebuah skenario yang menurutnya gagal dicapai oleh AS dan Israel melalui gempuran militer. Yossi Melman, analis keamanan Israel senior, bahkan menyebut cerita tersebut “gila dalam banyak hal” dan menuding para perencana di Israel dan AS “hidup dalam dunia fantasi”.

Lantas, mengapa nama Ahmadinejad kembali mencuat? Jawabannya mungkin terletak pada kombinasi tiga faktor: ketenaran, pengalaman di sistem politik Iran, dan jaraknya dengan pemimpin tertinggi. Ahmadinejad dikenal luas di Iran, memiliki pengalaman memimpin pemerintahan, dan memahami bahasa serta aspirasi kelas bawah. Perselisihannya dengan Khamenei membuatnya tidak lagi dipandang sebagai bagian dari orang dalam rezim. Dari sudut pandang sejumlah pakar kebijakan luar negeri, sifat-sifat ini mungkin membuatnya dipandang sebagai figur yang dapat dimanfaatkan dalam periode kekacauan bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai sosok sementara untuk menciptakan perpecahan dalam struktur kekuasaan.

Namun, para kritikus dan pengamat Iran berpendapat bahwa perilaku Ahmadinejad selama bertahun-tahun justru memperburuk posisi Iran. Rangkaian kebijakannya dinilai membuat Iran terisolasi secara internasional, memperparah krisis nuklir, dan pada akhirnya memberi Israel amunisi politik untuk melawan Teheran. Laporan The New York Times kini menghidupkan kembali perdebatan tentang siapa sebenarnya Ahmadinejad. Apakah ia seorang ideolog garis keras, atau seorang oportunis yang selalu siap berkompromi demi kepentingan pribadi?

Selama masa kepresidenannya, ia membangun legitimasi dengan menuduh tokoh reformis dan mantan pejabat senior melakukan makar terkait protes massal pasca pemilu 2009. Namun, setelah turun dari kekuasaan, media Iran melaporkan bahwa ia justru berupaya berdamai dengan tokoh-tokoh yang sama, bahkan mencoba mengatur pertemuan dengan salah satu pendahulunya, meskipun upaya tersebut tidak pernah terwujud. Kecenderungan untuk mengubah posisi dan berkompromi ini, menurut para pengamat, lebih mencerminkan usahanya untuk bermanuver dalam persaingan kekuasaan internal, bukan indikasi adanya hubungan tersembunyi dengan kekuatan asing.

Memang, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang mengaitkan Ahmadinejad dengan Israel atau Amerika Serikat. Namun, kontradiksi yang tampak jelas seorang politikus yang lama bersikap anti-Israel, namun kini disebut-sebut sebagai opsi bagi masa depan Iran menghidupkan kembali pertanyaan mendasar tentang bagaimana sosok ini seharusnya dipahami.