Puan Maharani: DPR Siap Dukung Program Pemerintah Asal untuk Kesejahteraan Rakyat

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya siap mendukung seluruh program pemerintah, namun dengan satu syarat mutlak: program tersebut harus benar-benar dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, yang menjadi momen penting bagi penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM-PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan di hadapan para anggota dewan dan jajaran pemerintah.

Menurut politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, DPR akan melakukan evaluasi mendalam serta menjalin kolaborasi erat dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Ia berharap proses evaluasi ini dapat menentukan prioritas pelaksanaan program, apakah dapat direalisasikan pada tahun ini atau harus menunggu tahun depan.

"Sehingga terjadi kolaborasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat sebaik-baiknya," tambah Puan.

Sementara itu, Puan menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah dalam membahas RAPBN 2027. Ia menilai koordinasi kedua lembaga selama ini telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan pesan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo mengenai pentingnya gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa.

"Seperti harapan yang selalu disampaikan Bapak Presiden bahwa gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, serta untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," lanjut Puan.

Setelah penyampaian KEM-PPKF, DPR akan segera memulai pembahasan bersama pemerintah. Dalam forum tersebut, kata Puan, akan dilakukan pula evaluasi terhadap program-program pemerintah sebelumnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan capaian program di masa mendatang.

Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut, dokumen KEM-PPKF menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa dokumen ini merupakan cetak biru APBN agar rakyat dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan nasional.

"Sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera. Terutama di situasi global yang tidak menentu saat ini," tutur Puan.

Di sisi lain, Puan menyebut kehadiran langsung Presiden Prabowo untuk menyampaikan KEM-PPKF Tahun 2027 sebagai momen yang spesial. Pasalnya, ini merupakan kali pertama seorang presiden menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di hadapan rapat paripurna DPR. Sebelumnya, tugas tersebut lazim dijalankan oleh Menteri Keuangan atas nama presiden. Presiden biasanya baru hadir dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI menjelang peringatan 17 Agustus, setelah pembahasan RAPBN rampung dilakukan DPR bersama pemerintah.

"Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Puan mengulangi penegasannya.

Rapat Paripurna hari itu juga dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih. Tampak hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, hadir pula pimpinan MPR RI dan DPD RI, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, serta sejumlah ketua umum partai politik. Mereka antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKS Al Muzzammil Yusuf, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Puan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo. Atas nama seluruh anggota dewan, ia secara resmi mengucapkan terima kasih kepada kepala negara.

"Atas nama seluruh Anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden Republik Indonesia," ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Selain penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, rapat paripurna hari itu juga mengagendakan sejumlah hal lain. Agenda tersebut meliputi laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Ada pula agenda pendapat fraksi-fraksi atas revisi Undang-Undang (RUU) usul inisiatif Komisi III, yang berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agenda ini pun dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR.