Presiden Hadiri Rapat Paripurna DPR, Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2027

Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 menjadi agenda yang berbeda dari biasanya karena dihadiri langsung oleh Kepala Negara untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa kehadiran Presiden secara fisik dalam forum tersebut memberikan nuansa istimewa. Dalam pidato pembukaannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), ia menjelaskan bahwa agenda utama persidangan adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

"Rapat Paripurna pada hari ini sangat spesial, karena dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Sidang Dewan yang terhormat," ujar Puan.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, dokumen KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027 merupakan rancangan awal yang krusial. Dokumen ini menjadi fondasi utama dalam menyusun arsitektur APBN 2027, memuat peta jalan kebijakan ekonomi makro, serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Lebih dari sekadar angka-angka fiskal, dokumen kali ini dinilai memiliki peran yang sangat strategis. Puan menekankan bahwa rancangan tersebut dirancang untuk mengawal postur keuangan negara agar tetap sehat sekaligus menjadi tameng dalam menghalau berbagai ketidakpastian global.

"KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan akan tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri," paparnya.

Puan menambahkan, KEM-PPKF 2027 diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi secara angka. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadi target utama, yakni yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pemaparan asumsi makro dan arah fiskal ini pun menjadi sorotan banyak pihak. Menurut Puan, rumusan dalam KEM-PPKF akan memberikan sinyal kuat kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku pasar tentang ruang gerak perekonomian nasional pada 2027.