KSAD: Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Wewenang Pemda, Bukan Instruksi TNI

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari institusi TNI untuk membubarkan acara nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi”. Ia menjelaskan bahwa keputusan pembubaran sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah daerah setempat demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah masing-masing.

“Itu kan memang coba saja ditanya. Yang jelas, ada pembubaran dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu tanggung jawab koordinator wilayah, pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan,” ujar Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berasal dari pemerintah daerah, bukan dari jajaran TNI. “Bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan untuk itu. Instruksinya tidak ada,” sambungnya.

Di sisi lain, Jenderal Maruli mengaku tidak mempermasalahkan keberadaan film tersebut. Ia justru menyoroti berbagai program positif yang telah dijalankan TNI bagi masyarakat. “Orang mempunyai pendapat, ya silakan saja. Tapi saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Pendapat orang seolah-olah kami mempekerjakan begini, itu bukan kepentingan TNI. Itu cadangan untuk negara,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah kegiatan personel TNI yang turun langsung membantu warga di daerah terpencil, seperti pembangunan sumber air bersih. “Kelompok-kelompok masyarakat yang terpencil, yang selama ini mengambil airnya ke sungai. Sungainya juga pasti jorok, sudah zaman sekarang ini,” ucapnya.

Maruli juga meragukan kebenaran isi film dokumenter tersebut. Ia mempertanyakan latar belakang dan sumber dana pembuatan film yang dinilainya memerlukan biaya tidak sedikit. “Karena tingkat kebenaran dari film itu juga belum tentu benar. Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini, duitnya dari mana? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana, orang berduitlah,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembubaran acara nobar film “Pesta Babi” terjadi di sejumlah kampus dan tempat umum. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain Universitas Khairun (Unkhair) di Ternate, Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) di Nusa Tenggara Barat, serta Institut Seni Indonesia (ISI) di Bali. Tak hanya di lingkungan kampus, acara serupa yang digelar di sebuah kafe di Seminyak dan Tabanan, Bali, juga dibubarkan.

Film dokumenter “Pesta Babi” sendiri memuat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Dalam film tersebut, proyek itu dinilai mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, serta lingkungan hidup di wilayah setempat.