Krisis Kepemimpinan Landa Partai Buruh: Lebih dari 70 Anggota Parlemen Desak Starmer Segera Mundur

Kendali kekuasaan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mulai goyah pada Senin (11/5/2026) setelah gelombang desakan agar ia segera menyusun jadwal pengunduran diri semakin menguat. Tekanan ini datang tidak hanya dari jajaran kabinet, tetapi juga dari lebih dari 70 anggota Parlemen Partai Buruh yang menuntut perubahan kepemimpinan.

Puncak tekanan internal ini terjadi setelah partai mengalami kekalahan telak dalam sejumlah pemilihan umum daerah baru-baru ini. Dua menteri senior, Menteri Luar Negeri Yvette Cooper dan Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood, dikabarkan telah secara langsung meminta Starmer untuk mengawasi transisi kekuasaan yang tertib. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kehancuran lebih lanjut bagi partai yang tengah berada dalam situasi genting.

Selain Cooper dan Mahmood, tokoh senior seperti David Lammy dan John Healey juga dikabarkan telah berdiskusi dengan Starmer mengenai pendekatan yang "bertanggung jawab dan bermartabat" terkait masa depan kepemimpinannya. Meski demikian, tidak seluruh anggota kabinet sepakat dengan langkah tersebut. Beberapa menteri lain, seperti Richard Hermer dan Steve Reed, tetap setia dan mendesak Starmer untuk terus berjuang mempertahankan posisinya.

"Pada akhirnya, Keir telah mendengarkan para menteri kabinet. Ada perbedaan pandangan mengenai arah terbaik bagi partai dan negara. Ia harus membuat keputusan sebelum rapat kabinet besok," ujar salah satu menteri kabinet yang enggan disebutkan namanya.

Gejolak ini semakin diperparah dengan mundurnya empat asisten menteri dari berbagai departemen, termasuk Departemen Kesehatan dan Kementerian Kehakiman. Mereka semua menyerukan pergantian kepemimpinan sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis yang melanda partai.

Menanggapi tekanan yang semakin memuncak, Starmer memberikan pidato yang menantang pada Senin pagi. Ia menegaskan tidak akan mengundurkan diri dan bertekad untuk membuktikan para penentangnya salah. "Saya bertanggung jawab untuk tidak pergi begitu saja dan tidak menjerumuskan negara kita ke dalam kekacauan, seperti yang dilakukan Partai Konservatif berkali-kali," tegas Starmer. "Pemerintahan Partai Buruh tidak akan pernah dimaafkan jika membiarkan hal itu terjadi lagi pada negara kita."

Starmer mengakui adanya rasa frustrasi publik terhadap kondisi Inggris saat ini. Namun, ia bersikeras bahwa stabilitas negara tetap menjadi prioritas utamanya di tengah gejolak politik yang terjadi.

Sementara itu, di balik layar, nama-nama potensial pengganti Starmer mulai mencuat. Walikota Greater Manchester, Andy Burnham, dan Menteri Kesehatan Wes Streeting disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Namun, pendukung keduanya dituduh oleh sekutu Starmer sebagai pihak yang justru memicu krisis ini.

Di sisi lain, posisi Wakil Perdana Menteri Angela Rayner sebagai calon penerus dilaporkan menurun. Hal ini menyusul masalah pajak pribadinya yang belum tuntas. Rayner kini justru tampak memberikan dukungan bagi kembalinya Andy Burnham ke parlemen untuk mengambil peran kepemimpinan.

Kekhawatiran juga muncul dari sejumlah anggota parlemen bahwa pergantian pemimpin di tengah tekanan eksternal hanya akan menguntungkan tokoh populis seperti Nigel Farage. "Mengganti pemimpin hanya karena tekanan Nigel Farage bukanlah sesuatu yang bisa kita perbaiki di masa depan," tulis Natasha Irons, anggota parlemen dari Croydon East, dalam grup koordinasi internal partai.

Dengan lebih dari 25 persen anggota parlemen dari faksi backbench yang sudah menyatakan mosi tidak percaya, masa depan Keir Starmer kini bergantung pada keputusan yang akan diambilnya dalam waktu 24 jam ke depan.