Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet melihat ada potensi besar di balik gagasan Koperasi Merah Putih. Ini adalah transformasi dari koperasi desa. Tapi ya, lagi-lagi masalah klasik masih menghantui. Belum ada solusi tuntas.
Data dari Kementerian Koperasi tahun 2025 mencatat, jumlah koperasi di Indonesia sekitar 220.000. Namun, tidak semuanya aktif dan berkembang. Banyak yang stagnan. Bahkan, tak sedikit yang tinggal papan nama doang tanpa aktivitas ekonomi yang berarti. Ironis, kan?
Kontribusi koperasi terhadap PDB? Masih di angka 5 persen. Bandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang yang ekosistem koperasinya sudah maju. Di sini, mayoritas koperasi masih berkutat di simpan pinjam dengan skala kecil. Daya ungkitnya terhadap ekonomi riil belum signifikan. Jauh panggang dari api.
“Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kita memiliki jumlah koperasi yang besar, tetapi kualitas dan keberlanjutannya masih lemah,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).
“Situasi ini memperlihatkan bahwa pembenahan koperasi tidak cukup berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi harus menyentuh model bisnis dan daya saing produk.”
Pernyataan itu disampaikan Bamsoet saat peluncuran buku berjudul Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif. Bukunya karya Dr. Dewi Tenty Septi Artiany. Acaranya digelar di Parle Senayan, hari ini.
Hadir dalam kesempatan itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Atip Latipulhayat, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Widodo, dan musikus Candra Darusman. Ramai juga.
Nah, menurut Bamsoet, salah satu hambatan utama koperasi produksi adalah tidak adanya produk unggulan dengan merek kuat. Banyak koperasi desa punya potensi pertanian, perikanan, kerajinan tapi belum terintegrasi dalam sistem produksi dan pemasaran yang solid. Akibatnya, produk-produk itu sulit bersaing. Baik di pasar lokal maupun internasional.
Di sinilah konsep merek kolektif menurutnya bisa jadi jawaban. Dengan satu merek bersama, koperasi bisa melakukan standarisasi kualitas, efisiensi distribusi, hingga promosi terpusat. Model ini sudah terbukti di berbagai negara. Contohnya koperasi susu di Eropa yang berhasil menembus pasar global berkat brand kolektif yang dikelola secara profesional.
“Melalui merek kolektif, anggota koperasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujar Bamsoet. “Mereka terhubung dalam satu ekosistem produksi dan pemasaran yang saling menguatkan. Ini akan meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan anggota.”
Ia menegaskan, Koperasi Merah Putih harus jadi motor penggerak ekonomi lokal. Bukan sekadar lembaga keuangan mikro. Lebih dari itu pusat konsolidasi produksi, pengolahan, hingga distribusi. Dengan pendekatan ini, rantai distribusi yang panjang bisa dipotong. Nilai tambah di tingkat desa pun meningkat.
“Kita ingin koperasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” tegas Bamsoet. “Ketika produk lokal memiliki merek yang kuat dan sistem distribusi yang efisien, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat di sekitar koperasi.”
Dia juga menyoroti pentingnya sinergi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta harus bergandengan tangan. Kolaborasi ini penting agar koperasi tidak berjalan sendiri. Harus jadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang terintegrasi.
“Jika dikelola dengan serius, Koperasi Merah Putih berbasis merek kolektif bisa menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia,” tutup Bamsoet. “Ini bukan sekadar program, tapi strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.”
Artikel Terkait
Mobil Dinas Tabrak Siswa SD di Pandeglang, Satu Tewas
Mantan Direktur SD Kemendikbud Sri Wahyuningsih Divonis 4 Tahun Penjara atas Korupsi Pengadaan Chromebook
Banjir Landa Klaten, Belasan Rumah Terendam dan Akses Jalan Terganggu
Polri Panggil Pengusaha Taksi Listrik Pekan Depan, Beri Edukasi Darurat Usai Insiden Mogok di Rel