Wamendagri Dorong Aglomerasi Berbasis Sektoral untuk Atasi Masalah Perkotaan

TANGERANG – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, ngomongin soal aglomerasi. Bukan sekadar wacana, tapi dia dorong konsep ini diperkuat pakai pendekatan sektoral. Katanya, ini bisa jadi jalan keluar buat masalah-masalah perkotaan yang makin kompleks.

Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026. Acaranya di Novotel Tangerang BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (29/4). Suasana seminar cukup hangat, banyak peserta yang mencatat poin-poin penting dari paparan para pembicara.

Menurut Bima, sebenarnya konsep aglomerasi ini bukan barang baru. Tapi masalahnya, implementasi di lapangan sering mentok. Kenapa? Karena terlalu sibuk ngurusin soal kelembagaan. Akibatnya, masalah-masalah lintas wilayah kayak banjir, kemacetan, dan sampah nggak ketangani dengan optimal. Ironis, kan?

Dia lalu kasih contoh. "Di Cina itu, Pak, sampai sekarang maju seperti ini karena aglomerasinya jalan. Diatur oleh pusat, dikasih model oleh pusat, sehingga bertumpu pada aglomerasi. Enggak bisa sendiri-sendiri," ujarnya dengan nada tegas.

Nah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri punya mandat khusus. Mereka harus memastikan sinkronisasi, sinergi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan berjalan efektif. Ini penting banget, soalnya kebijakan pembangunan nggak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Bima menekankan, perlu ada pergeseran pendekatan. Dari yang tadinya fokus ke kelembagaan, beralih ke sektoral. Kenapa? Biar penyelesaian masalah di lapangan bisa lebih cepat dan konkret. "Fokus pada isu dan sektoral langsung," tegasnya lagi.

Dia kasih contoh konkret. Penanganan sampah dan transportasi, misalnya. Dua isu ini jadi pekerjaan rumah utama di kawasan aglomerasi. Pendekatan sektoral dinilai paling pas buat urusan begini.

Program pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) disebut sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah pusat. Fokusnya jelas: penyelesaian masalah secara konkret, bukan sekadar teori.

Di sisi lain, integrasi transportasi lintas daerah juga bisa lebih efektif. Tapi syaratnya, harus ada kejelasan otoritas, skema pembiayaan yang matang, dan koordinasi antarwilayah yang solid dalam kerangka aglomerasi. Nggak bisa setengah-setengah.

Bima optimistis. Dengan dukungan pemerintah pusat dan komitmen dari pemerintah daerah, konsep aglomerasi berbasis pendekatan sektoral punya prospek kuat. Bisa jadi solusi jangka panjang buat mengatasi persoalan kawasan perkotaan yang makin rumit.

Semoga aja nggak cuma wacana.