Ketidakselarasan Kebijakan Antar Kementerian Dinilai Jadi Sumber Utama Masalah Tata Kelola Sawit Nasional

Kebijakan sawit di Indonesia itu, ya, jalannya ke mana-mana. Ada yang urusan ekspor, ada yang ngurusin energi, ada juga yang ngatur lahan. Banyak fokus, tapi masalahnya jadi satu komoditas ini harus nurut sama kebijakan yang kadang enggak sejalan. Bingung sendiri jadinya.

Nah, ketidakselarasan ini makin kerasa pas kebijakan ketemu sama data, dokumen, sama batas wilayah yang beda-beda antar lembaga. Misalnya, definisi sawit di satu kementerian bisa beda sama yang lain. Basis datanya juga enggak nyambung. Alhasil, di lapangan, implementasinya jadi kacau, enggak punya acuan yang sama. Gimana mau rapi?

Tapi, menurut saya, masalah utamanya bukan soal satu aturan yang salah. Bukan. Lebih ke koordinasi yang lemah antar kebijakan. Targetnya enggak seirama, timeline-nya beda, data juga belum terintegrasi. Semua itu bikin ketidakpastian buat usaha dan pasar jadi gonjang-ganjing. Ya, wajar aja kalau gejolak terjadi.

Di sisi lain, mandat antar kementerian juga beda-beda. Ada yang fokusnya lindungi hutan, ada yang kejar target energi, ada juga yang dorong industri. Masing-masing jalan sendiri, prioritas sendiri. Sinkronisasi? Susah banget. Setiap institusi punya urusan sendiri, dan urusan itu jarang ketemu.

Akibatnya? Kebijakan yang seharusnya saling mendukung malah jalan sendiri-sendiri. Paralel, tanpa integrasi yang kuat. Ini kayak orkestra yang main masing-masing, enggak ada dirigennya. Jadi, intinya, masalah sawit bukan pada komoditasnya, melainkan pada cara kebijakan itu dikelola secara bersamaan. Itu aja.