Mendagri Ingatkan Urbanisasi Liar Ancam Stabilitas Kota

Arus urbanisasi yang kian deras jadi perhatian serius Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dalam sebuah kesempatan di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), ia mengingatkan bahwa pengelolaan kota tak bisa lagi asal-asalan. Perlu perencanaan matang dan berkelanjutan. Tanpa itu, target kota yang produktif dan inklusif cuma akan jadi mimpi.

Menurut Tito, kota-kota kita sekarang ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, mereka adalah motor penggerak ekonomi nasional. Namun di sisi lain, mereka juga titik paling rawan. Rentan terhadap segala macam persoalan sosial yang kompleks.

"Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka akan menjadi korban," tegas Tito dalam keterangan tertulisnya.

"Pendidikan tidak cukup, tidak mampu bersaing, akhirnya bisa masuk ke kejahatan," imbuhnya.

Pernyataan itu disampaikannya saat jadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Acara digelar di Banda Aceh. Tito memaparkan, urbanisasi liar bisa memicu sederet masalah yang saling berkait. Kawasan kumuh bakal menjamur, angka kriminalitas berpotensi naik, belum lagi tekanan hidup di kota yang makin mahal. Ia secara tak langsung menggambarkan peran strategis kota-kota di Indonesia, yang kini jadi rumah bagi mayoritas penduduk sekaligus pusat segala aktivitas.

Ia pun menyinggung pengalaman negara lain. Jepang, misalnya, pernah merasakan dampak pahit urbanisasi ekstrem. Pelajaran itu, kata Tito, harus jadi cermin.

Efek jangka panjangnya bisa berat. Biaya hidup melambung, kualitas hidup justru terpuruk. Itu yang terjadi jika pembangunan kota cuma sekadar reaktif, tanpa desain yang jelas.

"Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain. Bukan kota yang tumbuh semaunya," ujar Tito tegas.

Tak cuma itu, Tito juga menyoroti inkonsistensi kebijakan. Ia memberi contoh nyata: alih fungsi ruang hijau jadi kawasan komersial. Langkah semacam itu, ujarnya, seringkali berujung pada bencana seperti banjir. Ia menilai banyak kota di Indonesia masih jauh dari kata ramah. Tidak untuk pejalan kaki, juga miskin ruang terbuka hijau. Padahal, dua hal sederhana itu terbukti bikin hidup warganya lebih sehat dan berkualitas.

Sebagai pembanding, Tito mencontohkan Singapura. Negeri jiran itu berhasil menekan anggaran kesehatan warganya, salah satunya lewat penyediaan ruang hijau dan fasilitas publik yang memadai. Sebuah investasi jangka panjang yang cerdas.

Di akhir sambutannya, Tito kembali menegaskan pesan intinya. Pemerintah daerah harus punya kendali penuh atas pertumbuhan kotanya. Jangan sampai justru melahirkan masalah baru.

Tanpa perencanaan matang, sebuah kota bisa berubah wujud. Dari pusat pertumbuhan yang dinamis, menjadi episentrum krisis yang meresahkan.

Raker Komwil I APEKSI ini sendiri adalah bagian dari persiapan menuju Rapat Kerja Nasional yang rencananya digelar di Medan pertengahan 2026. APEKSI, yang menaungi 98 pemerintah kota, punya peran krusial dalam menentukan arah pembangunan perkotaan. Pemilihan Banda Aceh sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Ini jadi momen konsolidasi penting, untuk menyelaraskan langkah menghadapi tantangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun gelombang global.