Klaim Jusuf Kalla hingga Prabowo: Siapa yang Pertama Usung Jokowi ke Jakarta?

Tanggal 5 Agustus 2012, sebuah berita muncul di media daring. Judulnya cukup gamblang: "Jokowi: Benar, Pak JK yang Pertama Kali Minta Saya Ikut Pilgub DKI". Seandainya Jusuf Kalla cuma membagikan tautan itu tanpa penegasan lebih lanjut, reaksi orang mungkin tak akan sekeras ini. Tapi ia memilih untuk menyatakan langsung perannya. Alih-alih dianggap sebagai pengingat fakta, yang muncul justru kesan ingin menonjolkan jasa. Apalagi dalam jumpa persnya waktu itu, emosinya terlihat jelas. Ia kesal, menganggap banyak omongan di media sosial sebagai fitnah tak berdasar.

Memang, dalam sebuah lompatan politik besar seperti pencalonan gubernur ibu kota mustahil segalanya bergantung pada satu orang. Selalu ada banyak aktor di belakang layar. Kepentingan, kelompok, dan momentum saling bertautan, membentuk jalan cerita yang akhirnya kita kenal.

Ambil contoh Sofjan Wanandi. Dalam memoar Robert Adhi Ksp, terungkap bahwa pengusaha ini diminta JK untuk membujuk Megawati. Tujuannya agar Wali Kota Solo, Joko Widodo, bersedia maju di Pilgub DKI 2012. Menurut kisah itu, JK tertarik pada cara Jokowi memimpin. Gaya kerjanya di Solo dianggap tidak partisan dan rendah hati.

Tapi tentu saja, cerita tidak berhenti di situ. Setelahnya, berlangsunglah proses panjang. Berbagai lembaga survei menguji elektabilitas, sementara DPP PDIP juga punya proses uji kepatutannya sendiri. Saat itu, selain Jokowi, muncul juga nama Fauzi Bowo yang didukung Taufiq Kiemas. Ada pula Mayjen (Mar) Nono Sampono, mantan Komandan Paspampres era Megawati.

Waktu pun bergulir. Ketika nama Jokowi melambung sebagai calon presiden 2014, giliran Prabowo Subianto yang angkat bicara. Pertengahan Juli 2013, ia dengan tegas menyatakan perannya.

“Yang membawa Jokowi dari Surakarta ke Jakarta itu saya. Saya yang minta langsung kepada Bu Megawati,” ujarnya.

Motifnya sebenarnya cukup transparan. Sebagai calon dari Gerindra, Prabowo jelas tak ingin ada pesaing kuat. Ia berharap Jokowi menyelesaikan dulu masa jabatannya sebagai gubernur. Di sisi lain, kalau kita baca otobiografi Panda Nababan, Megawati sendiri tampaknya sudah realistis. Setelah dua kali kalah di Pilpres dan kegagalan di Sidang Istimewa MPR 1999, ia tak memaksakan diri lagi maju sebagai capres.

Belum lagi berbagai kelompok lain yang punya kepentingan sendiri untuk menghambat langkah Prabowo. Argumentasi politik mereka beragam.

Saat Jokowi benar-benar maju di 2014, giliran Hashim Djojohadikusumo yang bercerita lebih rinci. Ia mengaku kenal Jokowi sejak 2008, terkesan dengan gaya kepemimpinan sang wali kota di Solo. Keyakinannya itulah yang mendorongnya meyakinkan Prabowo agar Gerindra mendukung Jokowi terutama ketika PDIP disebut masih ragu-ragu.

Tak cuma sampai di situ. Hashim juga mengklaim sebagai donatur utama untuk logistik kampanye. Dari atribut hingga berbagai keperluan lain, ia bilang banyak yang dananya dari kantong pribadinya, termasuk untuk kendaraan kampanye.

Kalau ditelusuri lebih jauh, masih ada nama-nama lain. Sebut saja Luhut B. Panjaitan dan Panda Nababan. Keduanya sudah kenal Jokowi sejak era Solo awal. Masing-masing punya peran sesuai kapasitasnya. Luhut, seorang jenderal purnawirawan dengan jaringan luas sekaligus pengusaha punya sumber daya. Sementara Panda, sebagai elite PDIP waktu itu, punya kedekatan personal dengan Megawati dan Taufiq Kiemas.

Lalu, di tengah semua klaim ini, di mana posisi Jokowi sendiri? Ia sering tampil merendah, terutama soal kemampuan finansial. Kontribusinya memang bukan di situ. Kekuatannya justru pada popularitas yang melambung berkat gaya kepemimpinan yang khas, cara komunikasi yang mudah diterima, dan kebijakan yang menarik simpati.

Seiring waktu, Jokowi tampaknya tidak melupakan mereka yang pernah mendukungnya. Balasannya datang sesuai momentum politik yang ada. Jusuf Kalla, contohnya, dipilih menjadi wakil presiden. Padahal, secara pribadi Jokowi sempat mempertimbangkan Mahfud MD. Sayangnya, Mahfud malah bergabung dengan tim pemenangan Prabowo-Hatta.

Wiranto, yang menyediakan Partai Hanura untuk JK, kemudian diangkat sebagai Menko Polhukam. Anies Baswedan, juru bicara kampanye yang cukup vokal, dipercaya memegang Kemendikbud. Puan Maharani, sang “putri mahkota” PDIP, diberi posisi Menko PMK jabatan yang biasanya untuk figur lebih senior.

Bahkan hubungan dengan Prabowo Subianto pun berubah. Dari yang awalnya berseberangan, akhirnya bertransformasi jadi dukungan terbuka di Pilpres 2024. Siapa yang sangka?

Tapi politik itu ruang yang penuh tafsir. Banyak yang melihat langkah-langkah tadi sebagai bentuk pragmatisme murni, bahkan pengkhianatan terhadap partai pengusung, PDIP. Menarik menyimak apa yang dikatakan Panda Nababan kepada Megawati setelah Pemilu 2014. Menurutnya, kemenangan PDIP bukan karena kehebatan partai, tapi lebih karena pengaruh besar Jokowi.

Di sinilah kita bisa lihat. Politik bukan panggung tunggal. Ia seperti orkestra, melibatkan banyak pemain dengan instrumen berbeda. Dan setelah pertunjukan usai, seringkali muncul banyak versi cerita yang saling bersaing.

Karena itu, ketika klaim jasa diumbar ke publik, yang dipertaruhkan bukan cuma kebenaran sejarah. Etika kenegarawanan juga jadi taruhannya. Masyarakat mungkin tak terlalu pusing siapa yang paling berjasa. Tapi mereka peka terhadap cara seorang pemimpin mengenang masa lalunya: dengan rendah hati, atau justru sebaliknya. Di situlah ukuran sesungguhnya diuji.