DPRD Cirebon Pertahankan Perjalanan Dinas, Fokus pada Kualitas dan Efisiensi Anggaran

Di tengah desakan untuk berhemat, DPRD Kabupaten Cirebon ternyata belum mau sepenuhnya mengubur agenda perjalanan dinas. Anggotanya masih bersikukuh bahwa kunjungan kerja dan studi banding adalah bagian krusial dari tugas pengawasan mereka. Hanya saja, sekarang semuanya harus disesuaikan. Jumlahnya mungkin dikurangi, tapi yang penting kualitasnya ditingkatkan.

Wakil Ketua DPRD setempat, Hasan Basori, mengakui pihaknya memang mengikuti aturan baru yang menekankan efisiensi anggaran daerah. "Perjalanan dinas itu tetap penting karena menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD," katanya.

Namun begitu, ia menegaskan, "Tapi sekarang kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada, terutama terkait efisiensi." Pernyataan itu disampaikannya Senin lalu, 20 April 2026.

Jadi, bagaimana penyesuaiannya? Hasan menyebut ada dua hal utama yang jadi pertimbangan. Pertama soal urgensi. Mereka akan memilah-pilah, kegiatan mana yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan, termasuk kunjungan ke luar daerah yang selama ini jadi bagian studi komparasi.

Kedua, ya soal kualitas tadi. Hasan menekankan bahwa kegiatan sekarang tidak boleh lagi sekadar memenuhi kuota kunjungan.

"Kalau dulu mungkin lebih banyak dari sisi jumlah, sekarang kita dorong kualitasnya. Apa yang didapat dari kunjungan itu harus benar-benar bisa diimplementasikan," ujarnya.

Langkah berhemat ini rupanya juga dipacu oleh kebijakan pengelolaan kas daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) disebut membatasi pemakaian anggaran tiap bulan, yang otomatis memaksa DPRD untuk lebih jeli dan selektif. Nah, masalahnya, anggaran yang sudah diplot tapi tidak terpakai itu tidak bisa serta-merta dialihkan seenaknya.

Harus lewat rapat paripurna dulu untuk mendapat kesepakatan. Kalau tidak, uangnya akan berubah jadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA.

"Kalau tidak dibelanjakan, itu nanti jadi SILPA. Tapi kalau ingin dialihkan, harus dibahas di perubahan anggaran dan disepakati bersama," jelas Hasan.

Dalam praktiknya, DPRD Cirebon kini cenderung mengarahkan kunjungan kerja ke wilayah dalam daerah sendiri. Misalnya, turun langsung ke kecamatan untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur. Mereka juga memanfaatkan pola kerja fleksibel, seperti hari Jumat yang sebagian diisi kerja dari rumah, untuk blusukan ke daerah pemilihan.

"Kita coba optimalkan turun ke lapangan, melihat langsung kondisi di dapil. Tapi mekanismenya masih kita bahas, karena masing-masing anggota punya agenda yang berbeda," kata Hasan.

Intinya, fungsi pengawasan tidak boleh kendor. Perjalanan dinas tetap dipertahankan sebagai alat penting, cuma pendekatannya saja yang berubah. "Intinya bukan dihilangkan, tapi dialihkan supaya lebih efektif dan kualitasnya lebih baik," pungkas Hasan Basori.

Lalu, berapa sih anggaran yang sebenarnya disiapkan untuk ini? Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengalokasikan dana sekitar Rp4,31 miliar khusus untuk biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah di tahun 2026 ini. Angka itu tercantum dalam sistem LKPP.

Rinciannya, ada kelompok pertama yang mencakup 50 paket belanja dengan pagu Rp4,02 miliar. Lalu kelompok lain, juga 50 paket, dengan total sekitar Rp284,8 juta. Jika dijumlah, ya kira-kira segitu lah total sementara untuk belanja penginapan. Semuanya bersumber dari APBD 2026, sebagai biaya pendukung berbagai agenda kedinasan.

Strukturnya terbagi-bagi menjadi banyak paket kecil. Setidaknya ada 122 paket belanja penginapan yang tercatat, dengan nilai beragam tergantung kebutuhan. Pada kelompok pertama, nilai paketnya cukup bervariasi, mulai dari yang besar lalu mengecil di paket-paket berikutnya. Sementara di kelompok lain, angkanya lebih rendah, berkisar puluhan juta hingga hanya beberapa juta rupiah per paket.

Yang menarik, metode pengadaan untuk sebagian besar paket ini tidak melalui tender terbuka. Dokumen menunjukkan skema yang digunakan adalah pengadaan yang dikecualikan atau pengadaan langsung, sesuai ketentuan untuk belanja perjalanan dinas. Alokasi dananya pun tersebar merata sepanjang tahun, tanpa ada satu paket dominan yang mencolok.