BPSDMP Gandeng Tujuh Daerah Atasi Krisis SDM Transportasi

Warta Ekonomi, Jakarta – Krisis sumber daya manusia di sektor transportasi ternyata bukan cuma soal kekurangan sopir atau mekanik. Persoalannya jauh lebih mendasar dan, jujur saja, sudah lama menggerogoti efisiensi ekonomi kita. Nah, untuk mengatasi ini, Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) akhirnya menggandeng tujuh pemerintah daerah. Kolaborasi ini diharapkan bisa mengisi kekosongan tenaga ahli sekaligus membuka lapangan kerja untuk warga lokal.

Menurut Kepala BPSDMP, Suharto, akar masalahnya ada di sini. Kekurangan SDM yang kompeten di bidang transportasi adalah penyumbang utama mahalnya biaya logistik, kemacetan yang tak kunjung reda, dan integrasi antar moda yang amburadul. "Alhasil, ya, ekonomi di daerah-daerah jadi kurang efisien," ujarnya.

Ia melanjutkan dengan nada prihatin.

“Namun tetap ada permasalahan yang akan selalu muncul dan nantinya akan terus membesar. Itu terkait dengan kemacetan, permasalahan integrasi antar moda, tingginya biaya transportasi dan logistik, plus dampak lain seperti polusi udara. Makanya, ini harus diimbangi dengan SDM yang kompeten. Mereka inilah yang akan mengurusi dan meminimalkan segala masalah transportasi yang terjadi,”

kata Suharto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026).

Data lama dari 2018 sebenarnya sudah membunyikan alarm. Kala itu, jumlah pejabat yang menangani fungsi transportasi di daerah cuma mencapai 8,18% dari kebutuhan ideal. Bayangkan! Kekurangan yang sedemikian besar tentu bikin banyak persoalan transportasi telantar, tidak tertangani dengan optimal, dan ujung-ujungnya bikin kinerja ekonomi wilayah terhambat.

Lalu, apa solusinya? BPSDMP punya satu pendekatan yang menarik: program pendidikan berbasis pola pembibitan. Intinya, mereka memprioritaskan putra-putri daerah. Logikanya sederhana, orang yang berasal dari daerah setempat punya ikatan yang lebih kuat dan kecil kemungkinannya untuk pindah.

Suharto menjelaskan alasan di balik kebijakan ini.

“Itulah cikal bakal kenapa kami menyelenggarakan sekolah-sekolah Pola Pembibitan. Kalau bukan putra daerah, ada kecenderungan untuk mundur atau minta mutasi ke tempat lain yang dirasa lebih menguntungkan secara pribadi,”

jelasnya.

Kerja sama yang dicanangkan ini melibatkan tujuh daerah: Kota Kendari, Makassar, serta Kabupaten Banggai, Kolaka Timur, Buton Tengah, Konawe Selatan, dan Muna. Rencananya, program ini akan berjalan selama lima tahun dengan kuota penerimaan per tahun.

Di sisi lain, respons dari daerah pun cukup positif. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, melihat kolaborasi ini sebagai angin segar. Ia menilai ini bisa membuka peluang ekonomi baru dan menggerus angka pengangguran.

“Kami sebagai kepala daerah punya tanggung jawab besar di berbagai sektor, termasuk peningkatan SDM. Harapan kami, MoU dengan jangka waktu 5 tahun dan kuota 5 orang per tahun ini bisa jadi peluang. Peluang untuk menekan pengangguran dan kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”

tutur Siska.

Jadi, langkah ini memang bukan obat instan. Tapi setidaknya, ada upaya konkret untuk membenahi masalah dari hulunya: menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang tidak hanya kompeten, tetapi juga punya komitmen untuk membangun daerah asalnya sendiri.