Pemkot Semarang Targetkan Perwal BOP Rp25 Juta per RT Rampung dalam Tiga Pekan

Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Semarang soal alokasi Bantuan Operasional RT yang mencapai Rp 265,7 miliar ternyata dijawab Pemkot dengan langkah konkret. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur detail teknis BOP RT senilai Rp25 juta itu ditargetkan selesai dalam tiga minggu ke depan. Targetnya cukup ketat, tapi menurutnya, ini diperlukan.

Di sisi lain, Pemkot bersikukuh bahwa manfaat program ini bukan sekadar wacana. Sejak tahun pertama digulirkan, dampaknya sudah dirasakan warga. Bukan cuma soal angka serapan anggaran, tapi lebih pada perubahan sosial dan lingkungan di tingkat RT yang paling dasar.

"Kami ingin memastikan bahwa dana BOP RT tidak hanya untuk administrasi, tapi juga bisa dirasakan langsung warga untuk pembenahan lingkungan. Dan faktanya, dari laporan yang kami terima, manfaat itu sudah ada. Kami hanya perlu menyempurnakan aturan agar lebih fleksibel ke depan," kata Agustina, Minggu (19/4/2026).

Angkanya memang cukup berbicara. Realisasi serapan program ini mencapai 95,6 persen, atau menyentuh 10.157 RT dari total 10.621 RT di Semarang. Sisa anggaran yang belum terserap hanya sekitar Rp5,46 miliar sekitar 2,1 persen dari total. Ini menunjukkan dana itu benar-benar dibutuhkan dan digunakan.

"Jika program ini tidak bermanfaat, pasti tingkat penolakannya akan jauh lebih tinggi. Fakta bahwa 95,6 persen RT mengambil dana dan menggunakannya untuk kegiatan yang menyentuh warga adalah bukti paling nyata. Kami tidak perlu klaim muluk-muluk. Cukup tanyakan ke ketua RT dan warganya," tutur Agustina lagi.

Memang, ada kritik dari Pansus DPRD yang mempertanyakan dampak makro program ini, misalnya pada penurunan stunting atau kasus DBD. Pemkot mengaku terbuka terhadap evaluasi itu. Namun begitu, mereka berargumen bahwa fondasi perubahan jangka panjang justru dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan.

"Manfaat makro seperti penurunan angka stunting tidak bisa terjadi dalam satu tahun. Butuh intervensi berkelanjutan. Tapi kami sudah melihat gerbongnya bergerak. Posyandu lebih hidup, lingkungan lebih bersih, warga lebih gotong royong. Itu adalah fondasi yang tidak kalah penting," ujarnya.

Intinya, penyusunan Perwal ini bukan untuk mengubah haluan. Tujuannya lebih pada penyempurnaan, memberi fleksibilitas lebih dalam penggunaan dana. Misalnya, menampung usulan warga agar dana bisa dipakai untuk beli material sederhana seperti pasir atau semen untuk perbaikan drainase skala kecil.

"Kami menyerap masukan. Ada yang ingin dana ini bisa dipakai untuk membeli pasir atau semen untuk perbaikan drainase kecil. Itu sedang kami kaji. Tapi jangan sampai tumpang tindih dengan kewenangan dinas teknis. Yang jelas, esensi program tetap sama: memperkuat RT sebagai ujung tombak," imbuhnya.

Dengan serapan tinggi dan testimoni positif yang berdatangan, program BOP RT di Semarang sepertinya lebih dari sekadar proyek seremonial. Ia mulai terlihat sebagai investasi sosial yang perlahan-lahan menuai hasil. Meski begitu, perjalanan masih panjang.

Menurut catatan DP3A Pemkot Semarang, sepanjang 2025 program ini sudah memicu beberapa perubahan nyata. Frekuensi dan kualitas posyandu meningkat karena kader punya dana operasional. Mereka bisa menggelar kegiatan lebih rutin, melengkapi alat penimbangan, bahkan menyediakan makanan tambahan untuk balita.

Nuansa gotong royong juga ikut hidup kembali. Dana BOP dipakai untuk beli perlengkapan kerja bakti sapu, gerobak sampah, sampai cat untuk mengecat fasilitas umum. Program ini juga mendukung visi "Semarang Bersih" lewat pemilahan sampah, perawatan saluran, dan pengurangan titik rawan banjir.

Menurut sejumlah saksi di lapangan, dampaknya benar-benar terasa.

"Dengan adanya BOP, kami bisa membeli perlengkapan kerja bakti dan mengadakan lomba kebersihan antar-RW. Warga jadi lebih antusias. Ini bukan dana yang mengambang," kata Sutriyoso, Ketua RT 02 RW 03 di Kelurahan Bambankerep, Ngaliyan.

Pendapat serupa datang dari Wahab Sya'roni, Ketua RT 03 RW 05 Kecamatan Ngaliyan.

"Posyandu di wilayah kami sekarang lebih teratur. Bayi dan balita rutin ditimbang. Ibu-ibu senang," tegasnya.

Sementara itu, dari Tembalang, Langgeng Sugiharjo yang menjabat sebagai Ketua RT 08 RW 19 di Sendangmulyo juga mengaku terbantu. Ia bahkan berharap bantuan Rp25 juta per tahun untuk 2026 bisa segera cair tanpa hambatan.